Evaluasi 100 Hari Kepala BGN: Ungkap Dugaan Korupsi, Ratusan Yayasan Perantara Potong Biaya Produksi
PASUNDANEKSPRES – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan sejumlah persoalan serius yang ditemukan pada awal masa kepemimpinannya. Hal terebut disampaikan Sudaryono dalam siaran YouTube Inews yang berjudul "Transformasi Makanan Bergizi Gratis 2.0". Tayang pada Kamis 29 Oktober 2026.
Dia mengungkapkan, mulai dari dugaan praktik korupsi, keberadaan yayasan perantara yang tidak menjalankan operasional dapur, hingga pengelolaan anggaran yang dinilai tidak wajar, menjadi bagian dari evaluasi terhadap tata kelola program pemenuhan gizi nasional.
Dalam evaluasi 100 hari pertama kepemimpinannya, Sudaryono menyoroti lemahnya pengawasan terhadap ribuan dapur yang menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut.
"Persoalan ini perlu segera dibenahi agar pengelolaan anggaran dan operasional berjalan sesuai ketentuan," ungkapnya.
Sudaryono juga mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi BGN adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk mengawasi operasional dapur dalam jumlah besar.
Dalam pemaparannya, ia menyebut BGN hanya memiliki sekitar 700 staf internal untuk mengendalikan kurang lebih 27.000 dapur. Kondisi tersebut dinilai membuat pengawasan terhadap pelaksanaan program belum berjalan optimal.
"Keterbatasan pengawasan itu menjadi persoalan penting, mengingat operasional dapur berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran serta penyediaan makanan bagi penerima manfaat," tambahnya.
Selain masalah manajemen, Sudaryono juga menyinggung adanya dugaan praktik koruptif yang disebut telah menjalar hingga tingkat operasional dapur.
Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya membenahi tata kelola BGN agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Ratusan Yayasan Perantara Diduga Memotong Biaya Operasional
Persoalan lain yang disoroti adalah keberadaan yayasan yang diduga hanya berfungsi sebagai perantara atau calo dalam operasional dapur.
Berdasarkan pemaparan Sudaryono dalam video tersebut, terdapat sekitar 560 hingga 600 dapur yang dikaitkan dengan yayasan perantara yang diduga tidak menjalankan kegiatan operasional secara nyata.
"Yayasan-yayasan tersebut disebut memperoleh keuntungan melalui pemotongan biaya per porsi makanan tanpa memberikan kontribusi operasional yang sebanding," ungkapnya.
Jika praktik tersebut terbukti, keberadaan perantara semacam itu berpotensi mengganggu efisiensi penggunaan anggaran dan mengurangi dana yang semestinya digunakan untuk mendukung penyediaan makanan.
Meski demikian, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat serta besaran kerugian negara, apabila memang ditemukan.
