Istana Evaluasi Pegawai yang Terafiliasi Listyo Sigit, Juri Ardiantoro: Sterilisasi Sudah Berjalan

PASUNDANEKSPRES.ID - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mulai melakukan evaluasi terhadap individu yang bekerja di lingkungan Istana Kepresidenan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lingkungan terdekat Presiden terbebas dari potensi infiltrasi pihak-pihak yang dapat mengganggu keamanan maupun kebijakan pemerintahan.
Istana Evaluasi Pegawai yang Terafiliasi Listyo Sigit, Juri Ardiantoro: Sterilisasi Sudah Berjalan
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro mengatakan proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap personel di lingkungan Istana sebenarnya telah berjalan. Langkah tersebut mencakup pegawai yang bertugas di Kemensetneg, Kantor Staf Presiden (KSP), hingga Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Menurut Juri, pemeriksaan terhadap individu yang bekerja di lingkungan lembaga kepresidenan merupakan bagian dari mekanisme evaluasi yang lazim dilakukan. Proses tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga tenaga profesional yang bekerja di sekitar Presiden.
"Kalau itu sih (sterilisasi) sudah otomatis di kami berjalan," kata Juri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip IDN Times, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, seluruh individu yang bekerja di lingkungan Istana menjadi bagian dari evaluasi, termasuk tenaga profesional dan pegawai negeri sipil yang bertugas di berbagai lembaga tersebut.
"Tenaga profesional dan PNS di kementerian pasti diperiksa," imbuhnya.
Juri menegaskan pemeriksaan tersebut tidak hanya dilakukan sekali, melainkan menjadi bagian dari evaluasi yang terus berjalan. Hal ini terutama karena KSP dan Bakom memiliki cukup banyak tenaga profesional yang terlibat dalam aktivitas pemerintahan dan komunikasi kepresidenan.
DPR Minta Lingkaran Inti Prabowo Dibersihkan dari Afiliasi Listyo
Pernyataan Juri tersebut merespons desakan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, yang meminta agar lingkungan terdekat Presiden Prabowo dibersihkan dari personel yang merupakan rekomendasi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Desakan itu disampaikan Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara di kompleks parlemen, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sugiat, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Kemensetneg. Ia menilai pengamanan Presiden tidak cukup hanya dilakukan dari sisi fisik, tetapi juga harus mencakup pengawasan terhadap orang-orang yang memiliki akses ke lingkungan kepresidenan.
Karena itu, Sugiat meminta agar personel yang masuk ke lingkaran inti Presiden melalui rekomendasi Listyo Sigit diperiksa kembali dan dievaluasi keberadaannya.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengingatkan agar tidak ada celah bagi pihak yang berpotensi mengganggu keamanan Presiden maupun memengaruhi kebijakan pemerintahan dari dalam.
Ia menegaskan evaluasi harus mencakup seluruh lingkungan yang memiliki akses terhadap Presiden, bukan hanya Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), tetapi juga jajaran Sekretariat Negara dan lembaga lain yang berada di sekitar pusat pemerintahan.
Menurut Sugiat, pengamanan lingkungan kepresidenan menjadi penting agar tidak terjadi infiltrasi terhadap informasi maupun proses pengambilan kebijakan.
Kemensetneg Diminta Tingkatkan Pengamanan Teknologi
Selain meminta evaluasi terhadap personel, Sugiat juga mendorong Kemensetneg memperkuat kemampuan teknologi untuk mendeteksi potensi penyadapan terhadap Presiden.
Ia menilai Istana perlu memiliki perangkat yang mampu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, termasuk upaya penyadapan yang dilakukan menggunakan teknologi dari jarak jauh.
Sugiat bahkan menyinggung kemungkinan penggunaan perangkat pendeteksi yang dapat mengidentifikasi keberadaan alat penyadap dalam radius tertentu dari lingkungan Istana.
"Seharusnya Kementerian Sekretariat Negara, Istana itu punya alat kalau itu pun teknologinya dari jauh punya alat untuk katakanlah mengetahui itu. Oh ternyata ada katakanlah 10 km, 20 km dari sini ada satu alat yang berusaha untuk masuk menyadap informasi kita kalau memang secanggih itu," tuturnya.
Bagi Sugiat, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah keamanan biasa. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden harus menjadi peringatan agar pengawasan internal dan perlindungan informasi negara diperkuat.
Ia juga meminta agar Presiden Prabowo dapat menjalankan pemerintahan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang berupaya memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan tertentu.
(ipa)
