Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

H
HubaEditor: Huba
|10:32 WIB
Bagikan:
Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh
Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Oleh : Alya Nurhidayah

Kelas : XII-4 Sekolah : SMAN 1 Subang

Pembangunan sekolah baru sering kali dianggap sebagai salah satu tanda kemajuan pendidikan. Bertambahnya gedung sekolah seolah menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses belajar bagi masyarakat. Namun, di balik rencana pembangunan tersebut, ada persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian contohnya masih banyak sekolah yang telah berdiri selama bertahun-tahun, tetapi kondisi bangunannya belum memperoleh perbaikan secara memadai. Pertanyaannya, apakah menambah gedung baru sudah menjadi langkah paling mendesak ketika fasilitas pendidikan yang tersedia masih membutuhkan perhatian?

Persoalan ini relevan untuk dibahas dalam kebijakan pendidikan di Jawa Barat. Pada November 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan anggaran sebesar Rp152,9 miliar dalam Rancangan APBD 2027 untuk pembangunan sekolah baru dan penyelesaian proyek yang telah berjalan. Dari jumlah tersebut, Rp66,9 miliar direncanakan untuk pembangunan tujuh unit sekolah baru beserta studi kelayakannya. Pada saat yang sama, kebutuhan rehabilitasi di tingkat SMA, SMK, dan SLB masih mencapai 5.227 ruang kelas.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur pendidikan di Jawa Barat belum sepenuhnya terselesaikan.

Kondisi ini seharusnya mendorong pemerintah untuk meninjau kembali skala prioritas pembangunan. Bukan berarti pembangunan sekolah baru harus dihentikan sepenuhnya. Penambahan fasilitas pendidikan tetap diperlukan, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan daya tampung, pertumbuhan jumlah peserta didik, atau keterbatasan akses menuju sekolah terdekat. Masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas pendidikan tentu membutuhkan pilihan sekolah yang lebih mudah dijangkau. Dalam situasi seperti ini pembangunan sekolah baru merupakan kebutuhan yang masuk akal.

Namun, kebutuhan tersebut harus dibuktikan melalui pemetaan yang akurat dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa lokasi pembangunan memang benar-benar memiliki kekurangan fasilitas pendidikan, bukan sekadar dipilih karena tersedia lahan atau masuk dalam rencana proyek. Jumlah calon peserta didik, kapasitas sekolah di sekitarnya, kondisi geografis, serta jarak tempuh masyarakat perlu menjadi pertimbangan. Tanpa perencanaan yang matang. Sekolah baru berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal, sementara sekolah yang telah menampung banyak peserta didik justru terus menghadapi keterbatasan ruang dan fasilitas.

Di sisi lain, rehabilitasi sekolah yang rusak tidak dapat terus ditempatkan sebagai persoalan yang bisa ditunda. Ruang kelas merupakan tempat utama berlangsungnya kegiatan belajar. Atap yang bocor, dinding yang retak, lantai yang rusak, dan fasilitas lainnya yang tidak layak bukan sekadar masalah penampilan bangunan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kenyamanan belajar, mengganggu kegiatan pembelajaran, bahkan mengancam keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Sekolah yang tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai tentu sulit memberikan lingkungan belajar yang layak.

Persoalan ini juga terlihat pada data Neraca Pendidikan Daerah 2025 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Data tersebut mencatat bahwa 10,77 persen ruang kelas SD di Jawa Barat berada dalam kondisi rusak berat. Angka ini perlu dibaca secara tepat karena pengelolaan SD berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, bukan pemerintah provinsi. Meski demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kelayakan bangunan sekolah masih membutuhkan perhatian lintas tingkat pemerintahan.
Dalam konteks ini, efisiensi anggaran seharusnya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan. Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran pendidikan atau menolak seluruh proyek pembangunan baru. Maknanya adalah memastikan setiap pengeluaran memiliki alasan yang kuat, sesuai kebutuhan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah perlu membandingkan urgensi pembangunan fasilitas baru dengan kebutuhan perbaikan bangunan yang sudah tersedia.

Sekolah dengan kerusakan berat dan risiko keselamatan tinggi semestinya memperoleh penanganan lebih dahulu. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan anggaran. Pembangunan sekolah baru memang dapat menambah kapasitas pendidikan, tetapi manfaatnya tidak akan maksimal apabila kebutuhan dasar sekolah yang sudah ada belum terpenuhi. Pengalokasian dana yang tepat dapat membantu mengurangi kesenjangan kualitas fasilitas antarsekolah. Dengan demikian, pemerataan pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui kemudahan memperoleh akses sekolah, tetapi juga melalui kesetaraan dalam mendapatkan lingkungan belajar yang layak bagi seluruh peserta didik.

Selain menentukan prioritas, pemerintah juga perlu memperkuat pemeliharaan berkala. Kerusakan bangunan yang dibiarkan terlalu lama dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan membutuhkan biaya perbaikan lebih tinggi. Karena itu, pendataan kondisi sekolah tidak cukup dilakukan ketika pemerintah hendak menyusun proyek rehabilitasi. Pemeriksaan rutin perlu menjadi bagian dari pengelolaan fasilitas pendidikan agar kerusakan dapat diketahui dan ditangani sejak awal.

Keterbukaan informasi juga penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan. Masyarakat perlu mengetahui sekolah mana yang menjadi prioritas rehabilitasi, alasan pemilihannya, besaran anggaran yang dialokasikan, serta perkembangan pelaksanaan perbaikan. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengawasi kebijakan pemerintah sekaligus mencegah pembangunan yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Keberhasilan proyek seharusnya dinilai dari kualitas bangunan dan manfaatnya bagi kegiatan belajar, bukan hanya dari selesainya pekerjaan konstruksi. 

Koordinasi antarpemerintah juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan SMA, SMK, dan SLB, sedangkan SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian kewenangan ini menuntut adanya kerja sama dalam memetakan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah. Dengan begitu, kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan anggaran dapat diarahkan pada persoalan yang paling membutuhkan penyelesaian.

Demikian, kemajuan pendidikan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah gedung baru yang berhasil dibangun. Pemerintah juga harus memastikan bahwa sekolah yang telah berdiri mampu menyediakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan layak digunakan. Pembangunan baru tetap penting ketika akses dan daya tampung menjadi persoalan. Namun, kebutuhan rehabilitasi tidak boleh terus berada di urutan belakang. Sebelum berlomba menambah bangunan, pemerintah perlu memastikan bahwa ruang kelas yang sudah ada tidak dibiarkan semakin rapuh. Sebab, pendidikan yang maju bukan hanya tentang berapa banyak sekolah yang dapat diresmikan, melainkan tentang seberapa baik fasilitas pendidikan mampu menunjang masa depan peserta didik. (*)

Berita Terbaru

Cegah Pelanggaran,  Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas  Pilkades Serentak

Cegah Pelanggaran,  Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas  Pilkades Serentak

Subang14 menit lalu
Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Aliran Dana ke Muktamar NU Ikut Terseret Kasus Suap HGB, Fahd Sebut Rp70 Miliar

Nasional36 menit lalu
Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Sekolah Baru di Tengah Gedung yang Rapuh

Opini47 menit lalu
Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional49 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional49 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle52 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional59 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang1 jam lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini1 jam lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta1 jam lalu