Cegah Pelanggaran, Dispemdes Kabupaten Subang Adakan Bimtek Pengawas Pilkades Serentak

SUBANG-Guna menekan angka pelanggaran Pilkades Serentak pada 6 Desember tahun 2026 ini. Dispemdes Kabupaten Subang mengadakan Bimtek bagi pengawas pilkades tingkat desa , Bimtek berlangsung di Grant Hotel Subang, Rabu (18/11/2026).
Bimtek yang diikuti oleh perwakilan pengawas pilkades tingkat desa sebanyak 165 orang tersebut, memberikan pemahaman terkait seputar pelanggaran pilkades dengan menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan, Polres dan DPMD Provinsi Jabar.
Di kesempatan itu Ketua Panitia Pilkades Serentak Tingkat Kabupaten Subang Rahmat Efendi selaku Asda 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Subang mengharapkan proses tahapan pilkades serentak di 165 desa ini, berjalan aman lancar dan kondusif serta angka pelanggarannya minim.
Kemudian melalui pilkades inipun, diharapkan menghasilkan pemimpin pemerintahan desa yang amanah yang bisa memajukan membangun dan mensejahterakan masyarakatnya.
Sementara itu, Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Subang Agung Subur menuturkan tujuan bimtek ini salahsatunya adalaj untuk mencegah pelanggaran, menegakkan nettralitas panitia, meminimalisir pelanggaran yang berdampak dengan hukum.
"Jadi intinya, pengawas pilkades tingkat desa, paham betul soal pelanggaran pilkades, bila mana ada laporan bisa segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Apakah pelanggarannya ringan atau mengarah kepada pidana, nah kalau sudah pidana, pelapor bisa langsung melapor ke APH," tandasnya.
Selanjutnya, usai bimtek ini, pengawas desa harus mensosialisasikannya kepada masyarakat pemilih, agar pemilih, timses dan calon paham betul soal aturan pilkades dan pelanggarannya, sehingga diharapkan proses pilkades ini minim pelanggaran, lancar, aman dan kondusif.
Perlu diketahui pula, lanjut Agung, point yang bisa dikategorikan pelanggaran seperti, money politik dengan paksaan kepada pemilih untik memilih salahsatu cakades.
Berita hoax atau berita bohong yang menyudutkan atau memfitnah salahsatu calon kades, kampanye di lembaga pendidikan ( sekolah), serta pelanggaran lainnya.
Disampaikan pula mengenai alur pelaporan bila ditemukan adanya pelanggaran pilkades. Pelapor melaporkan ke pengawas pilkades, bila sifatnya ringan.Bila ada pelanggaran pidana pelapor bisa langsung melaporkannya ke APH. Namun Agung berharap pelanggaran bisa diselesaikan di desa secara musyawarah mufakat.(dan).
