Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kisruh Konsesi Tambang, Muhammadiyah Pilih Jalan Baru atau Justru Membungkam Suara Kritik?

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|11:15 WIB
Bagikan:
Kisruh Konsesi Tambang, Muhammadiyah Pilih Jalan Baru atau Justru Membungkam Suara Kritik?
Kisruh Konsesi Tambang, Muhammadiyah Pilih Jalan Baru atau Justru Membungkam Suara Kritik?

PASUNDAN EKSPRES- Kehadiran rapat pleno konsolidasi nasional Muhammadiyah di kampus Universitas Aisiah (Unisa) Yogyakarta menarik perhatian publik.

Acara yang berlangsung dari 27 hingga 28 Juli 2024 ini membahas berbagai isu krusial, termasuk keputusan kontroversial terkait konsesi tambang untuk organisasi keagamaan.

Di tengah protes mahasiswa Muhammadiyah yang menuntut penolakan terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah, Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima konsesi tambang tersebut.

Keputusan ini diumumkan setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan hasil kajian mendalam.

Aksi demo yang dilakukan puluhan mahasiswa di Yogyakarta mengecam rencana Muhammadiyah menerima konsesi tambang, mengingat risiko dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Mereka menilai bahwa partisipasi Muhammadiyah dalam pengelolaan tambang berpotensi mencoreng citra organisasi sebagai pihak yang turut andil dalam kerusakan lingkungan.

Walau banyak suara penolakan, Muhammadiyah tetap pada keputusannya dan menunjuk Menko PMK Muhajir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang.

Tim ini, yang terdiri dari beberapa akademisi terkemuka, diharapkan akan mengelola konsesi dengan memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021, menjadi dasar hukum pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan.

Ini melanjutkan wacana yang dimulai pada Muktamar NU Desember 2021, meski mendapat kritik karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Minerba yang memprioritaskan BUMN dan BUMD.

Keputusan ini, meskipun mendapat apresiasi dari Muhammadiyah atas political will pemerintah, memunculkan kekhawatiran bahwa ini bisa menjadi langkah untuk membungkam sikap kritis internal Muhammadiyah.

Kritik keras datang dari dalam tubuh Muhammadiyah sendiri, dengan sejumlah tokoh khawatir keputusan ini bisa memicu perpecahan lebih lanjut di internal organisasi.

Dengan situasi yang terus berkembang, hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah ini akan berdampak positif bagi masyarakat atau justru menambah kompleksitas permasalahan yang ada.

Berita Terbaru

Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Headline9 menit lalu
Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Nasional11 menit lalu
Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Headline29 menit lalu
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Nasional12 jam lalu
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Nasional12 jam lalu
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Nasional12 jam lalu
SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

Subang13 jam lalu
Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Purwakarta13 jam lalu
Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Subang13 jam lalu
Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Opini14 jam lalu