Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan Layangkan Kritik, Singgung Soal MBG hingga Penanganan Bencana

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|10:10 WIB
Bagikan:
Mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan Layangkan Kritik, Singgung Soal MBG hingga Penanganan Bencana
Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nugroho. (Istimewa)

PASUNDANEKSPRES.ID - Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nugroho, menyoroti berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.

Sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan mulai dari polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan penguasaan lahan desa untuk pembangunan Kopdes Merah Putih, penanganan bencana, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai lamban hingga dampaknya meluas hingga ibu kota Jakarta dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan Yanuar dalam Aksi Solidaritas dan Doa Bersama untuk korban karhutla yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang melibatkan sejumlah elemen masyarakat itu tidak sekadar menjadi aksi solidaritas, tetapi juga menjadi wadah untuk menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Yanuar menegaskan bahwa ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan bukan sekadar persoalan administratif.

Ketika pemerintah tidak dapat mengatasi berbagai persoalan dengan tepat, maka keselamatan masyarakat berpotensi menjadi pihak yang mengalami dampak paling besar.

Apalagi jika persoalan tersebut menyangkut kebutuhan dasar, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan tempat warga tinggal.

"Tidak becusan, inkompetensi, itu membunuh apalagi ketika ketidakbecusan itu juga disertai dengan niat jahat," tegas Yanuar yang disampaikan dalam unggahan akun Instagram @fiad.post, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, ketidakbecusan tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan yang berulang tanpa evaluasi dan perbaikan.

Kontroversi MBG hingga Penanganan Bencana

Sejumlah persoalan yang disoroti Yanuar memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Salah satunya adalah polemik Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk laporan mengenai dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia menilai, pelaksanaan program tersebut membutuhkan pengawasan yang memadai, standar keamanan pangan yang ketat, serta penanganan yang transparan ketika muncul laporan mengenai gangguan kesehatan pada penerima manfaat.

Selain itu, persoalan penguasaan lahan desa juga menjadi sorotan di tengah kepastian hukum dalam pengelolaan tanah serta perlindungan hak masyarakat.

Kritik juga dilontarkan Yanuar tentang penanganan bencana di berbagai daerah yang dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan memadai.

Dalam situasi darurat, kecepatan respons, koordinasi antarlembaga, serta ketersediaan bantuan bagi warga terdampak menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.

(inm)

Berita Terbaru

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle3 menit lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional42 menit lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle1 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle1 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional1 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional2 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional2 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional2 jam lalu
Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Nasional3 jam lalu