Mentan Sidak ke Pupuk Indonesia Usai Pastikan Distribusi Pupuk Aman
JAKARTA - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pusat Pupuk Indonesia di Jakarta pada Rabu (16/4).
Langkah ini dilakukan tidak lama setelah kepulangannya dari kunjungan kenegaraan di Yordania bersama Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa distribusi pupuk, khususnya pupuk bersubsidi, merupakan fokus utama pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Menurutnya, ketersediaan pupuk yang merata dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi ketahanan pangan yang berdaulat.
“Saya baru tiba dari Yordania mendampingi kunjungan Presiden Prabowo, dan langsung turun untuk memastikan ketersediaan pangan dan pupuk tetap aman. Alhamdulillah, saya bersyukur dan mengapresiasi kerja keras PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) yang telah menjalankan tugas dengan sangat baik,” ujar Amran.
Mentan Amran juga menegaskan pentingnya peran aktif Pupuk Indonesia dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo dalam membangun ketahanan pangan nasional.
“Kita harus bergerak cepat dan kompak. Saya ingin semua pihak di sektor pangan dan pertanian bekerja dengan hati, dengan semangat melayani rakyat,” tambahnya.
Amran juga menyebut bahwa kinerja optimal Pupuk Indonesia akan berpengaruh besar terhadap kemampuan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak terus berinovasi dan tidak bekerja secara biasa-biasa saja.
“Kita harus lari cepat, setiap hari saya pantau. Alhamdulillah, dengan tekanan yang ada, hasil kerja PIHC sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Ia menyebut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi sebagai tonggak penting dalam proses distribusi pupuk bersubsidi.
“Komitmen Pemerintah sangat besar dalam mempermudah proses distribusi, dan hasilnya terlihat dari banyaknya petani terdaftar yang telah menebus pupuk bersubsidi sejak 1 Januari 2025,” tutur Rahmad.
Meski demikian, Rahmad menekankan bahwa Pupuk Indonesia tidak akan berpuas diri. Ia menyadari tantangan ke depan masih besar, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku.
Sebagai BUMN, Pupuk Indonesia akan terus memperkuat perannya sebagai garda depan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Pupuk Indonesia dari waktu ke waktu semakin memperkuat posisinya sebagai pendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Dengan adanya koordinasi yang erat antara pemerintah dan BUMN, diharapkan sistem distribusi pupuk di Indonesia semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kemajuan sektor pertanian nasional.
