Prabowo Jelaskan Board of Peace ke Ulama, Indonesia Siap Keluar Jika Tak Berpihak Palestina!
PASUNDAN EKSPRES.ID - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan konsultatif dengan puluhan tokoh ulama dan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) kemarin sore.
Agenda utama adalah membahas keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk regulasi, implikasi, serta posisi Indonesia terhadap isu Palestina.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, pertemuan ini menjadi forum bagi Presiden untuk menyampaikan informasi terkini sekaligus mendengar masukan dari para ulama.
"Hubungan ulama dan umara di masa kepemimpinan Presiden Prabowo sangat baik dan terjalin erat," ujar Nasaruddin.
Hadir sekitar 40-50 perwakilan, termasuk Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diwakili Gus Yahya Cholil Staquf, Muhammadiyah, serta kiai pondok pesantren dari berbagai daerah dan salah satunya K.H Abdullah Kafa Bihi Mahrus dari Lirboyo Kediri.
Bahasan Utama yang Dilakukan
Diskusi berfokus pada latar belakang bergabungnya Indonesia ke BoP, regulasi dewan tersebut, iuran keanggotaan (yang disebut sebagai kontribusi untuk pembangunan Palestina dan Gaza), serta implikasi geopolitik.
Prabowo menjelaskan BoP sebagai peluang historis untuk berkontribusi pada perdamaian Gaza melalui dialog multilateral.
Para ulama menyampaikan pandangan terkait komitmen kemerdekaan Palestina, penolakan neokolonialisme, dan kekhawatiran jika forum tersebut tidak berpihak pada keadilan bagi rakyat Palestina.
Pembahasan juga menyentuh kondisi dalam negeri dan dinamika global pasca-konflik Gaza.
Beberapa ormas, terutama MUI, sebelumnya mengkritik BoP karena dianggap memiliki cacat struktural, keterlibatan Israel sebagai anggota setara (bukan sebagai occupying power yang harus dipertanggungjawabkan), Palestina tidak dilibatkan secara proporsional, serta potensi unsur neokolonialisme.
Dalam pertemuan, Prabowo merespons kekhawatiran ini dengan tegas menyatakan Indonesia menolak perdamaian semu atau forum yang tidak berpihak pada keadilan Palestina.
Prabowo membuka opsi keluar dari BoP jika lembaga tersebut gagal mewujudkan kemerdekaan Palestina atau tidak menjunjung keadilan. Pernyataan ini ditangkap Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis "Itu yang saya tangkap begitu," ujarnya usai pertemuan.
Usai mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden, sejumlah ormas menyatakan dukungan terhadap keanggotaan Indonesia di BoP dengan syarat ketat.
MUI melalui Ketua Umum Anwar Iskandar menyatakan dukungan selama keanggotaan membawa kemaslahatan, benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Palestina, serta perdamaian di Gaza.
PBNU dan ormas lain menyetujui setelah Prabowo menegaskan komitmen waspada serta kesiapan mundur jika BoP menyimpang.
Beberapa tokoh juga setuju dengan kontribusi iuran sebagai bentuk bantuan konkret untuk pembangunan Palestina.
Secara keseluruhan, pertemuan menghasilkan persetujuan kondisional dari mayoritas peserta, dengan penekanan pada prinsip anti-kolonialisme dan dukungan penuh terhadap Palestina.
