Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Program Anti-Narkotika Terhenti, Janji Trump untuk Hancurkan Kartel Narkoba Mesiko Dipertanyakan

P
Paramitha AuliaEditor: Paramitha Aulia
|10:22 WIB
Bagikan:
Program Anti-Narkotika Terhenti, Janji Trump untuk Hancurkan Kartel Narkoba Mesiko Dipertanyakan
Program Anti-Narkotika Terhenti, Janji Trump untuk Hancurkan Kartel Narkoba Mesiko Dipertanyakan (Image From: Pexels/MART PRODUCTION)

PASUNDAN EKSPRES - Kebijakan pembekuan bantuan luar negeri Trump berdampak di Meksiko. Presiden Donald Trump memaparkan janjinya untuk menghancurkan kartel narkoba Meksiko dan mengakhiri epidemi fentanyl di Amerika Serikat.

Namun, pada kebijakan terbaru, yaitu penghentian bantuan luar negeri, justru membuat berbagai program anti-narkotika yang selama ini didanai oleh AS di Meksiko terpaksa berhenti.

Kebijakan Pembekuan Bantuan Luar Negeri Trump Berdampak pada Program Anti-Narkotika di Meksiko

Program-program dari anti-narkotika ini sebelumnya sangat berperan penting dalam menghambat arus masuk fentanyl sintetis ke AS, tetapi kini harus terpaksa dihentikan karena kebijakan Trump tersebut. 

Menurut laporan Reuters, semua program yang dikelola oleh Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL) di Meksiko saat ini dihentikan akibat kebijakan pembekuan pendanaan yang diberlakukan oleh Trump pada 20 Januari lalu.

Program-program ini berfokus pada pemberantasan rantai pasokan fentanyl dengan melatih otoritas Meksiko dalam menemukan dan menghancurkan laboratorium fentanyl ilegal, serta menghentikan bahan kimia yang diperlukan untuk produksi narkotika ini.

Selain itu, melalui INL, AS menyumbangkan anjing pelacak narkoba yang telah membantu otoritas Meksiko dalam melakukan penyitaan terhadap jutaan pil fentanyl pada tahun 2023.

Jika program-progam tersebut dihentikan, efektivitas pemberantasan perdagangan narkoba di Meksiko menjadi terganggu. 

Dafna H. Rand, mantan Direktur Office of Foreign Assistance di Departemen Luar Negeri AS (2021-2023), menyatakan bahwa penghentian bantuan ini justru melemahkan kemampuan AS sendiri dalam mengatasi krisis fentanyl yang telah mempengaruhi jutaan warga Amerika.

Rand juga menekankan bahwa program bantuan luar negeri AS di meksiko ini sangat penting untuk memerangi perdagangan fentanyl dengan memastikan kerja sama maksimal antara kedua negara. 

Sebagai informasi, selama satu dekade terakhir, lebih dari 450.000 warga AS telah meninggal akibat ovedosis opioid sintetis, termasuk fentanyl.

Epidemi ini semakin parah karena jaringan perdagangan narkoba yang cukup kompleks, di mana bahan baku fentanyl yang diproduksi di Tiongkok diselundupkan ke Meksiko sebelum akhirnya masuk ke AS melalui berbagai jalur ilegal. 

Melalui proyek-proyek INL, AS sebelumnya telah bekerja sama dengan otoritas Meksiko, termasuk militer, jaksa, dan kepolisian, untuk menekan produksi dan distribusi fentanyl.

Namun, dengan dihentikannya pendanaan, upaya ini menjadi tidak optimal, sehingga meningkatkan risiko peredaran narkoba semakin tidak terkendali.

Selain pemberantasan narkotika, INL di Meksiko juga mendukung upaya untuk menangani imigrasi ilegal dan perdagangan manusia.

Namun, penghentian pendanaan ini tidak hanya berdampak di Meksiko, melainkan juga pada ratusan proyek bantuan AS di seluruh dunia yang bernilai miliaran dolar.

Trump membekukan sebagian besar bantuan luar negeri untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut sejalan dengan kepentingan nasional AS.

Meskipun Menteri Luar Negeri Marco Rubio memberikan pengecualian untuk beberapa bantuan kemanusiaan, namun banyak program lainnya yang terhenti, termasuk inisiatif anti-narkotika di Meksiko. 

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkotika, Trump mengancam akan menerapkan tarif 25% terhadap Meksiko jika negara tersebut gagal menghentikan arus fentanyl ke AS dan mengendalikan imigrasi ilegal.

Selain itu, Trump juga telah memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk menetapkan kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing.

Jika langkah tersebut diterapkan, AS akan memiliki kewenangan hukum yang lebih luas untuk menindak kelompok kriminal tersebut, termasuk penggunaan anggaran dan sumber daya militer untuk memberantas mereka.

(ipa)

Berita Terbaru

Mohamad Feriadi Raih Penghargaan CEO of The Year di Indonesia Logistics Award 2026

Mohamad Feriadi Raih Penghargaan CEO of The Year di Indonesia Logistics Award 2026

Nasional24 menit lalu
OTT KPK di BNPB, Uang Rp1,4 Miliar dan Emas Disita, Ini Dugaan Perkaranya

OTT KPK di BNPB, Uang Rp1,4 Miliar dan Emas Disita, Ini Dugaan Perkaranya

Nasional40 menit lalu
Raline Shah Resmi Mundur dari Staf Khusus Komdigi, Ini Alasannya

Raline Shah Resmi Mundur dari Staf Khusus Komdigi, Ini Alasannya

Nasional56 menit lalu
Persib Bandung vs The Cong Viettel di ACL 2 2026/2027: Prediksi dan Perkiraan Pemain!

Persib Bandung vs The Cong Viettel di ACL 2 2026/2027: Prediksi dan Perkiraan Pemain!

Olahraga1 jam lalu
ADVERTISEMENT
Penyerapan Anggaran Subang Baru 62,02 Persen, Sisa Rp1 Triliun Lebih

Penyerapan Anggaran Subang Baru 62,02 Persen, Sisa Rp1 Triliun Lebih

Subang1 jam lalu
Pertamina Tambah Pasokan 26.200 KL Pertalite dan Pertamax untuk Atasi Antrean BBM di Bali

Pertamina Tambah Pasokan 26.200 KL Pertalite dan Pertamax untuk Atasi Antrean BBM di Bali

Nasional1 jam lalu
220 Ton Air Sudah Diguyurkan, Bantuan Karhutla Jepang Resmi Berakhir

220 Ton Air Sudah Diguyurkan, Bantuan Karhutla Jepang Resmi Berakhir

Nasional1 jam lalu
Wakil Ketua TP PKK Subang Hadiri Seminar Pendidikan Islam, Bahas Keluarga Harmonis di Era Digital

Wakil Ketua TP PKK Subang Hadiri Seminar Pendidikan Islam, Bahas Keluarga Harmonis di Era Digital

Jawa Barat1 jam lalu
Bandara Ditutup hingga 17 Oktober, Kemlu Pastikan 37.494 WNI di Riyadh Aman

Bandara Ditutup hingga 17 Oktober, Kemlu Pastikan 37.494 WNI di Riyadh Aman

Nasional1 jam lalu
Gudang Dekorasi WO di Pasawahan Purwakarta Terbakar, Kerugian Capai Rp500 Juta

Gudang Dekorasi WO di Pasawahan Purwakarta Terbakar, Kerugian Capai Rp500 Juta

Purwakarta2 jam lalu