PSSI Subang Kritik Penundaan Kongres Pemilihan di 17 Provinsi, Pertanyakan Alasan dan Transparansi
PASUNDANEKSPRES.ID – Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Subang menyampaikan sikap kritis terhadap keputusan PSSI Pusat yang menunda pelaksanaan kongres pemilihan di 17 provinsi di Indonesia.
Penundaan tersebut dinilai berpotensi menghambat proses reorganisasi kepengurusan sepak bola, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Sikap tersebut tertuang dalam surat resmi PSSI Subang yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tertanggal 12 Desember 2025.
Surat itu merupakan hasil rapat bersama 41 klub anggota PSSI Subang serta satu klub berlisensi Liga 4.
Dalam suratnya, PSSI Subang merespons kebijakan PSSI Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 6794/PGD/894/XII-2025 tentang penundaan kongres pemilihan di 17 provinsi.
Menurut PSSI Subang, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap proses konsolidasi dan reorganisasi yang tengah berjalan di tingkat daerah.
Salah satu alasan penundaan yang disampaikan PSSI Pusat adalah kondisi bencana alam di sejumlah wilayah, terutama di Aceh dan sebagian Sumatra.
Namun, PSSI Subang mempertanyakan dasar pertimbangan tersebut, mengingat hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah situasi tersebut dianggap lebih genting oleh PSSI dibandingkan pertimbangan lain, atau terdapat alasan administratif lain di balik keputusan penundaan ini,” demikian pandangan PSSI Subang dalam surat tersebut.
Selain faktor bencana alam, PSSI Pusat juga menyebutkan alasan lain, seperti revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam pemanfaatan APBD, serta sosialisasi Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI edisi 2025.
Meski dinilai relevan, PSSI Subang menilai alasan tersebut justru menegaskan pentingnya percepatan pembentukan kepengurusan PSSI provinsi yang definitif.
Menurut PSSI Subang, konsolidasi organisasi akan berjalan lebih efektif apabila dipimpin oleh kepengurusan provinsi yang sah dan definitif, sehingga implementasi regulasi terbaru dapat dilakukan secara optimal.
Penundaan kongres tanpa batas waktu yang jelas dinilai berpotensi menimbulkan kesan kurangnya transparansi dalam tata kelola internal organisasi.
PSSI Subang juga menyoroti bahwa dinamika penundaan serupa kerap terjadi di tubuh PSSI dan berdampak pada lambatnya pembinaan serta penyelenggaraan kompetisi di daerah.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan upaya perbaikan tata kelola sepak bola nasional yang selama ini digaungkan.
Dalam penutup suratnya, PSSI Subang secara terbuka mempertanyakan tujuan utama penundaan kongres tersebut.
Mereka meminta kejelasan apakah kebijakan ini benar-benar ditujukan untuk peningkatan tata kelola organisasi, atau justru menjadi indikasi bahwa proses demokratisasi internal PSSI tidak berjalan secara optimal.
Surat tersebut ditandatangani Ketua PSSI Subang, Hendra Purnawan, dan disampaikan sebagai bentuk aspirasi serta masukan resmi kepada Ketua Umum PSSI.
