Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu 2024

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|11:31 WIB
Bagikan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu 2024
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu 2024 (Sumber Foto Mahkamah Kontitusi RI)

PASUNDAN EKSPRES- Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan putusan penting terkait dengan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam keputusannya, MK menilai bahwa ambang batas sebesar 4% suara sah nasional tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum.

MK menegaskan bahwa ambang batas ini perlu direvisi, dan pembentuk undang-undang diperintahkan untuk melakukan perubahan melalui revisi UU Pemilu.

Meskipun demikian, MK juga menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 UU Pemilu, yang terkait dengan ambang batas 4%, masih dianggap konstitusional untuk menyelesaikan tahap pemilu DPR 2024.

Pada Kamis, 29 Februari 2024, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, membacakan putusan tersebut. Isra menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan terhadap ambang batas perlu dilakukan, tetapi norma tersebut masih dapat diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024.

Dalam pemahaman MK, ambang batas parlemen tidak dapat lagi diberlakukan pada pemilu 2029 mendatang.

Hal ini memberikan sinyal bahwa perubahan substansial dalam sistem ambang batas parlemen akan dilakukan untuk memastikan keadilan, demokrasi, dan perwakilan yang lebih baik bagi rakyat.

Penting untuk dicatat bahwa MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).

Perludem menyuarakan keprihatinan terhadap penerapan ambang batas sebesar 4%, yang dinilai telah menyebabkan hilangnya suara rakyat dan ketidakproporsionalan perolehan kursi di parlemen.

Meskipun MK memahami keprihatinan tersebut, mereka tidak dapat mengabulkan cara penghitungan ambang batas parlemen yang diajukan oleh Perludem. Perludem mengusulkan metode penghitungan yang kompleks, tetapi MK tidak menerima pendekatan tersebut.

Sebagai hasilnya, MK memberikan putusan yang menciptakan kondisi konstitusional bersyarat.

Ambang batas parlemen tetap konstitusional untuk pemilu DPR 2024 dengan syarat bahwa norma tersebut tidak berlaku untuk pemilu 2029 dan seterusnya, kecuali setelah dilakukan perubahan signifikan dalam ambang batas parlemen.

Dengan putusan ini, MK memberikan dorongan untuk memperbaiki sistem ambang batas parlemen demi mencapai perwakilan yang lebih baik dan memastikan bahwa setiap suara rakyat memiliki dampak yang adil dalam pembentukan parlemen.

Berita Terbaru

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional5 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline40 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional4 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional4 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional4 jam lalu