Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|08:31 WIB
Bagikan:
RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka Penguatan Materi/Substansi Penyusunan RUU tentang Administrasi Pertanahan.

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (06/07/2026). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan latar belakang dan urgensi penyusunan RUU Administrasi Pertanahan. 

“RUU Administrasi Pertanahan ini perlu dirumuskan karena perkembangan keadaan dan adanya fragmentasi peraturan yang memicu tumpang tindih regulasi, disharmoni kebijakan, hingga beragam persoalan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan. RUU ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem pertanahan nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka Penguatan Materi/Substansi Penyusunan RUU tentang Administrasi Pertanahan. 

Dalu Agung Darmawan mengatakan, RUU ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi pengaturan agraria secara menyeluruh dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum.

RUU ini disusun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang sejatinya dibuat sebagai payung hukum pengelolaan agraria secara menyeluruh. Ke depannya, RUU ini juga diharapkan bisa menjadi solusi dan menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih terpadu. 

“Berbagai tindakan administrasi pertanahan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pertanahan kerap berpotensi ditarik menjadi persoalan hukum akibat disharmoni regulasi dan perbedaan penafsiran. Karena itu, diperlukan penguatan pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan,” ungkap Dalu Agung Darmawan.

Melalui FGD ini, Kementerian ATR/BPN membuka ruang diskusi dan menampung pendapat dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk mendukung penguatan RUU. Dari sisi Kementerian ATR/BPN, penguatan RUU Administrasi ini juga didukung melalui inventarisasi aspek substansi dari unit teknis. Dalu Agung Darmawan mengungkapkan, aspek teknis tersebut mencakup pengelolaan ruang melalui _land management paradigm_; penguatan survei, pemetaan, dan kadaster sebagai fondasi administrasi pertanahan modern; perbaikan tata kelola pendaftaran tanah; penguatan Reforma Agraria; pengendalian dan penertiban tanah dan ruang; hingga pembentukan lembaga peradilan pertanahan. 

“Berbagai masukan dari unit teknis ini diharapkan dapat memperkaya substansi RUU Administrasi Pertanahan sehingga mampu menjawab kebutuhan hukum dan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang semakin kompleks,” tutur Sekjen ATR/BPN.
 
Ke depannya, Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI berkomitmen terus menyempurnakan materi RUU Administrasi Pertanahan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. “Besar harapan kami RUU Administrasi Pertanahan dapat menjadi Prolegnas Prioritas sehingga pembahasannya dapat segera dilanjutkan dan menghasilkan landasan hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia,” tutup Dalu Agung Darmawan. (AR/FA/CK)

Berita Terbaru

Persib Bandung Jadi Tim Paling Fairplay Super League

Persib Bandung Jadi Tim Paling Fairplay Super League

Olahraga8 menit lalu
Revitalisasi Tambak hingga Pilkades Atensi Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur

Revitalisasi Tambak hingga Pilkades Atensi Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur

Headline17 menit lalu
Putin Akui Indonesia Jadi Salah Satu Ekonomi Terbesar dan Tercepat di Dunia, Rusia Siapkan Perjanjian 2027

Putin Akui Indonesia Jadi Salah Satu Ekonomi Terbesar dan Tercepat di Dunia, Rusia Siapkan Perjanjian 2027

Nasional28 menit lalu
Wisata Air Kalimalang Bekasi Diresmikan Dedi Mulyadi

Wisata Air Kalimalang Bekasi Diresmikan Dedi Mulyadi

Nasional28 menit lalu
ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR Usai UU Perampasan Aset Disahkan

ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR Usai UU Perampasan Aset Disahkan

Nasional32 menit lalu
Bukan Sekadar Makan Gratis, MBG Jadi Penyemangat Siswa SDN Cisaat Ciater

Bukan Sekadar Makan Gratis, MBG Jadi Penyemangat Siswa SDN Cisaat Ciater

Headline37 menit lalu
DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Berproses, Ini Poin Penting yang Perlu Diketahui

Nasional45 menit lalu
Jelang Akhir Tahun, PAD Subang Sudah Tembus Rp810 Miliar

Jelang Akhir Tahun, PAD Subang Sudah Tembus Rp810 Miliar

Headline57 menit lalu
Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Persib Bandung Bantai Shan United 6-0 di ACC 2026

Olahraga11 jam lalu
Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah

Nasional12 jam lalu