Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Siapa yang Sah Jadi Ketua Dewan Aglomerasi? Ini Hasil Rapat DPR dengan Pemerintah!

K
Khoirul AnsoriEditor: Khoirul Ansori
|23:09 WIB
Bagikan:
Siapa yang Sah Jadi Ketua Dewan Aglomerasi? Ini Hasil Rapat DPR dengan Pemerintah!
Siapa yang Sah Jadi Ketua Dewan Aglomerasi? Ini Hasil Rapat DPR dengan Pemerintah! (Foto Presiden Jokowi Bersma Wapres Amin Makruf)

PASUNDAN EKSPRES - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menetapkan bahwa Dewan Aglomerasi Jabodetabek akan diangkat secara langsung oleh Presiden. Keputusan ini mengubah rencana sebelumnya yang menunjukkan bahwa dewan aglomerasi akan dipimpin oleh Wakil Presiden.

"Ketua dan anggota Dewan Kawasan akan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, apakah ini sudah jelas?" ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, saat rapat pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di kompleks parlemen, pada Kamis (14/3). Dia menegaskan bahwa detail lebih lanjut akan diatur melalui peraturan presiden (perpres). Dalam hal ini, Presiden memiliki keleluasaan untuk menunjuk siapa pun untuk menduduki posisi tersebut, termasuk jika diberikan kepada Wakil Presiden.

"Jadi, ini berarti Presiden akan memberikan posisi ini kepada Wakil Presiden, atau kepada siapa pun, sehingga masalah ketatanegaraan kita dapat terselesaikan," ungkap Supratman.

Sebelumnya, posisi Dewan Aglomerasi telah menjadi perdebatan dalam rapat. Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan kewenangan Wakil Presiden untuk posisi tersebut.

Rapat Baleg hari ini juga telah menetapkan bahwa Jakarta akan menjadi kawasan aglomerasi setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Jakarta akan masuk ke dalam aglomerasi bersama dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Sebelumnya, terdapat usulan untuk menyertakan Cianjur dalam aglomerasi tersebut, namun usulan tersebut belum disetujui.

"Aglomerasi adalah wilayah yang saling terkait secara fungsional, keterkaitan fungsional seperti apa? Yang terhubung dengan jaringan sistem, termasuk jaringan infrastruktur seperti jaringan air bersih, telekomunikasi, jalan, dan koordinasi antar-ruang," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro.

Berita Terbaru

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Purwakarta4 menit lalu
Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Nasional6 menit lalu
Aturan Baru Sidang Etik Polri, Kapolri Terbitkan Perpol

Aturan Baru Sidang Etik Polri, Kapolri Terbitkan Perpol

Nasional14 menit lalu
Aji Darmaji Antarkan Tim Sepak Bola Putri Purwakarta Raih Perunggu di Porprov 2026

Aji Darmaji Antarkan Tim Sepak Bola Putri Purwakarta Raih Perunggu di Porprov 2026

Purwakarta18 menit lalu
Polisi Karawang Tangkap IRT Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Polisi Karawang Tangkap IRT Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Karawang21 menit lalu
Layvin Kurzawa Pensiun, Pelatih Persib Beri Pesan Hangat

Layvin Kurzawa Pensiun, Pelatih Persib Beri Pesan Hangat

Olahraga23 menit lalu
Kemenag Subang Dukung Profesionalisme dan Kepastian Tunjangan

Kemenag Subang Dukung Profesionalisme dan Kepastian Tunjangan

Subang24 menit lalu
165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

165 Desa Gelar Pilkades Serentak di Kabupaten Subang, Polres Ingatkan Ancaman Pelanggaran Hukum

Subang31 menit lalu
Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Dispemdes Subang Perketat Pengawasan Pilkades 165 Desa

Headline34 menit lalu
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru

Nasional36 menit lalu