Subang Jadi Tuan Rumah Penyerahan Aset Rampasan KPK, Bupati Tekankan Kolaborasi Bersih dengan Pemprov Jabar

SUBANG, PASUNDANEKSPRES.ID - Kabupaten Subang dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian sekaligus berita acara serah terima hibah Barang Milik Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada sejumlah pemerintah daerah, yang digelar Rabu (11/2/2026) di Aula Haji Oman Sahroni, kompleks Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Dedi Mulyadi bersama perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jajaran KPK, para kepala daerah penerima hibah, serta unsur TNI. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi turut hadir sekaligus bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan berskala nasional itu.

Penandatanganan mencakup hibah aset hasil penanganan perkara KPK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta Pemerintah Kabupaten Kulonprogo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, dilakukan pula kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi terkait pencatatan eks tanah kas desa, serta hibah Barang Milik Daerah dari Pemprov Jabar kepada Pemkab Bekasi dan Komando Garnisun Tetap I Jakarta.

Sementara itu, Mungki Hadipratikto selaku Direktur Labuksi KPK mewakili Deputi Penindakan dan Eksekusi menegaskan bahwa penyaluran hibah aset merupakan bagian dari penyelesaian perkara korupsi yang diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hibah sejatinya bagian dari penyelesaian perkara oleh KPK. Tidak melulu menghukum pelaku, tetapi juga memastikan aspek kemanfaatannya untuk rakyat,” ujarnya.

Ia menerangkan bahwa aset hasil rampasan yang telah melewati tahapan sesuai aturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait pengelolaan Barang Milik Negara, termasuk proses lelang, dapat dialihkan kepada pemerintah daerah agar dimanfaatkan secara optimal guna menunjang pelayanan publik.

“Penanganan perkara juga harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Apa yang diserahterimakan hari ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan memantau aset yang telah diserahkan. Dalam kurun satu tahun, lembaga tersebut memastikan dua hal utama, yakni pencatatan aset ke dalam daftar Barang Milik Daerah masing-masing serta pemanfaatannya secara nyata.

Sementara itu, Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan aset merupakan faktor penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Reynaldy Putra Andita Budi Raemi atas dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga berharap momen ini dapat menjadi pengingat bersama untuk terus memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah.

“Tapi satu, ini mengingatkan kita untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dengan baik,” katanya.

Ia menekankan perlunya pemanfaatan aset secara maksimal untuk kepentingan pelayanan publik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Menurutnya, aset bernilai besar seharusnya memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tuan rumah, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyambut positif kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pengelolaan aset yang transparan serta akuntabel.

Pelaksanaan acara di Subang pun menjadi simbol kepercayaan sekaligus wujud komitmen bersama untuk memperkuat integritas pemerintahan daerah.

Momen ini juga selaras dengan tekad Pemerintah Kabupaten Subang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berfokus pada pelayanan publik, sejalan dengan langkah sinergis bersama Pemprov Jabar guna mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Jakarta III, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para kepala daerah penerima hibah, serta unsur TNI.