Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Anggota DPRD Subang Kritik Rotasi 13 Kadis yang Dilakukan Pj Bupati, Sebut Tak Ada Urgensinya

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|09:54 WIB
Bagikan:
Anggota DPRD Subang Kritik Rotasi 13 Kadis yang Dilakukan Pj Bupati, Sebut Tak Ada Urgensinya
13 Kepala Dinas di Subang yang dirotasi

PASUNDAN EKSPRES - Anggota DPRD Subang sekaligus ketua Fraksi NasDem Hendra Purnawan kritik keras rotasi yang dilakukan oleh Pj Bupati.

Dia mempertanyakan urgensi rotasi pada 13 Kepala Dinas yang dilakukan oleh Pj Bupati, dengan masa tugas yang hanya 1 tahun, bahkan sisa kurang dari 6 bulan ke depan.

"Apa yang diharapkan dari rotasi ini? Apa dasar rotasi ini, apa karena kinerja? Apa sudah ada sistem evaluasi kinerja yang dijalankan?" ungkapnya, pada Pasundan Ekspres Senin (5/8).

Dia bahkan menuding jika Pj Bupati tidak bisa menjelaskan dengan baik urgensi rotasi, berarti ada apa-apa.

"Bagaimana cara mengevaluasi kinerja pejabat baru nanti? Atau justrul hanya menciptakan Bom Waktu untuk Bupati baru nanti?" tambahnya.

Bahkan jika memang untuk optimalisasi kinerja, dia mempertanyakan kenapa PUPR dan Dinas Pertanian kosong, padahal 2 dinas tersebut yang semestinya kinerjanya dioptimalkan.

"Apakah nunggu hasil open hidung yang akan dilaksanakan Pj Bupati, Open Hidung ya, bukan Open Bidding. Dan saya yakin yang akan menduduki Kepala Dinas PUPR Saudara Iwan Kurniawan alias Ijek," tegasnya.

Selain mempertanyakan urgensi, dia bahkan sangsi akan lebih baik dengan kinerja pejabat baru dalam 6 bulan.

"Apakah dengan adanya rotasi, kinerja birokrasi akan lebih baik dalam waktu 6 bulan ke depan?" ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan apa ukuran dan target kinerja untuk pejabat-pejabat baru tersebut? Serta Bagaimana cara mengevaluasi kinerja para pejabat baru nanti?

Pada kesempatan yang lain, Pj Bupati Imran menyatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi, termasuk pemerintah daerah.

Hal ini merupakan bagian dari dinamisasi, proses penyegaran, dan penyesuaian kebutuhan personel. 

Ia memastikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan para kepala perangkat daerah tersebut telah melalui tahapan dan prosedur yang benar serta memenuhi azas legalitas, mulai dari izin Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, hingga Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

"Pejabat tinggi pratama yang lebih dari tiga tahun menduduki jabatan pada suatu perangkat daerah memang sesuai aturan harus dilakukan mutasi," ungkap Imran. (idr)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu