Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Lindungi Pekerja Lokal, Komisi IV Fokus Rancang Raperda Ketenagakerjaan

H
HubaEditor: Huba
|09:04 WIB
Bagikan:
Lindungi Pekerja Lokal, Komisi IV Fokus Rancang Raperda Ketenagakerjaan
RAPERDA: Ketua Komisi IV DPRD Subang, Zainal Mufid saat bahas usulan Raperda Ketenagakerjaan.

SUBANG-Ketua Komisi IV DPRD Subang, Zainal Mufid, menyampaikan rencana penting yang tengah digodok terkait dengan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Subang. Salah satu agenda utama Komisi IV adalah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi pekerja lokal di tengah pesatnya pembangunan industri di wilayah tersebut.

Dia menyebut, Subang saat ini telah menjadi sorotan nasional karena memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan diproyeksikan sebagai pusat industri berskala nasional. "Dengan potensi besar ini, ancaman urbanisasi yang membawa tenaga kerja dari luar daerah menjadi salah satu kekhawatiran utama DPRD Subang," terangnya.

Mufid menegaskan, tanpa adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja lokal, masyarakat Subang bisa tersingkir oleh pekerja dari luar daerah. "Perda Ketenagakerjaan ini sangat krusial untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat peningkatan investasi industri. Kita harus memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan perlindungan dan kesempatan bekerja yang layak, sehingga mereka tidak terpinggirkan oleh arus urbanisasi," ujarnya saat diwawancara Pasundan Ekspres.

Dalam draf Raperda tersebut, Komisi IV berencana mencantumkan ketentuan yang mendorong perusahaan-perusahaan di Subang untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal. 

Menurut Mufid, langakah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Mufid juga menekankan, selain menciptakan kesempatan kerja, Raperda ini akan mengatur mekanisme yang melindungi hak-hak pekerja, serta keselamatan pekerja. Dengan begitu, pekerja yang sudah berada di sektor industri juga dapat terlindungi dengan baik. "Subang ini sudah menjadi incaran banyak investor. Maka, kita tidak boleh menunda-nunda penyusunan Perda Ketenagakerjaan ini. Ini adalah pekerjaan rumah kita untuk menjamin warga Subang tetap bisa bersaing di rumah mereka sendiri," tambahnya.

Melalui Raperda ini, DPRD Subang berharap dapat menciptakan regulasi yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. "Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjadikan Subang sebagai kawasan industri yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.(cdp/sep)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu