Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

PHK Massal, Efisiensi Industri dengan Hak-Hak Pekerja

D
Dobi MaulanaEditor: Dobi Maulana
|10:15 WIB
Bagikan:
PHK Massal, Efisiensi Industri dengan Hak-Hak Pekerja
Dosen Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Oleh: Riska Wirawan

Dosen Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

PASUNDANEKSPRES.ID - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menjadi isu serius dalam dinamika ketenagakerjaan Indonesia. Seiring dengan perubahan ekonomi global, digitalisasi, serta tuntutan efisiensi industri, banyak perusahaan mengambil jalan PHK sebagai solusi instan. Namun, kebijakan efisiensi ini seringkali menimbulkan dilema antara keberlangsungan usaha dan pemenuhan hak-hak pekerja.

PHK dan Efisiensi Industri

Bagi kalangan pengusaha, PHK kerap dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dengan mengurangi beban biaya tenaga kerja, industri berharap dapat tetap bertahan dalam persaingan global yang semakin ketat. Namun, praktik ini menyisakan luka mendalam bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Hak-Hak Pekerja dalam Arus Efisiensi

Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pekerja berhak mendapatkan perlindungan, baik dalam kondisi normal maupun saat menghadapi PHK. Hak-hak tersebut mencakup pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lain sesuai regulasi. Sayangnya, tidak semua perusahaan menjalankan kewajiban ini secara adil. Tidak jarang terjadi perselisihan hubungan industrial yang akhirnya berujung pada demonstrasi atau jalur hukum.

Peran Negara dalam Menjaga Keseimbangan

Negara tidak bisa hanya menjadi penonton dalam fenomena PHK massal. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan efisiensi industri dan perlindungan hak pekerja. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

1. Memperkuat regulasi dan pengawasan agar hak pekerja tidak diabaikan dalam proses PHK.

2. Menyediakan program jaminan sosial dan bantuan sementara bagi pekerja yang terdampak.

3. Mendorong pelatihan ulang (*reskilling* dan *upskilling*) agar pekerja dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri baru.

4. Membuka ruang dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik.

Kesimpulan

PHK massal memang sering kali tidak terhindarkan dalam dinamika industri modern. Namun, efisiensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja. Keberlanjutan industri justru akan lebih kuat jika dibangun di atas keadilan dan penghormatan terhadap martabat tenaga kerja. Negara, pengusaha, dan serikat pekerja harus bersama-sama mencari titik temu agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga, sekaligus mendukung daya saing industri di era global.

TentangPenulis:

Riska Wirawan adalahpengamatisu social di masyarakat dan kebijakan public dan dosen Program Studi AdministrasiNegara FakultasIlmuSosial dan IlmuPolitik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Aktifmenulisterhadapisu social dan kebijakan public di media nasional

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta24 menit lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta30 menit lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang32 menit lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang36 menit lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang38 menit lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang43 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional59 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline1 jam lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu