Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Diduga Langgar UU Keterbukaan Informasi, DPPKB Purwakarta Rekrut Tenaga Penyuluh Secara Tertutup

M
MaldiansyahEditor: Asep
|07:00 WIB
Bagikan:
Diduga Langgar UU Keterbukaan Informasi, DPPKB Purwakarta Rekrut Tenaga Penyuluh Secara Tertutup
Proses rekrutmen tenaga di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta menuai sorotan publik.(Maldiansyah/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID - Proses rekrutmen tenaga di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta) menuai sorotan publik.

Rekrutmen tersebut diduga dilakukan tanpa keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga dinilai melanggar asas keadilan serta bertentangan dengan sejumlah regulasi nasional.

Praktik rekrutmen tersebut diduga tidak diumumkan secara terbuka, dan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 9 ayat (1) yang menegaskan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, termasuk informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Tidak adanya akses informasi yang setara membuka dugaan bahwa proses tersebut hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, sehingga menutup peluang masyarakat luas yang seharusnya memiliki hak yang sama atas kesempatan kerja di instansi pemerintah," ujar Ahmad Abqori Hisan Akrifis Muda Mahasiswa Purwakarta kepada PAsundan Ekspres.

Lebih jauh dirinya menjelaskan temuannya, rekrutmen mitra kerja Dinas DPPKB untuk jadi penyuluh ini juga dipertanyakan kesesuaiannya dengan kebijakan nasional terkait penataan tenaga honorer.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menegaskan bahwa instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan melakukan pengangkatan tenaga honorer baru, dan penyelesaian status non-ASN dilakukan melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ketentuan tersebut kami duga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa pegawai di instansi pemerintah hanya terdiri dari PNS dan PPPK, tanpa membuka ruang bagi pengangkatan honorer baru di luar skema tersebut," ulasnya lagi.

Lalu lanjutnya, jika rekrutmen di DPPKB Purwakarta dilakukan di luar mekanisme PPPK, maka hal ini berpotensi bertentangan dengan kebijakan KemenPAN-RB serta berisiko menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.

"Rekrutmen mitra itu kami menduga tertutup dan tidak sesuai regulasi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah," ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Purwakarta.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak DPPKB Purwakarta terkait dasar hukum, mekanisme, serta keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen tersebut.(mas/sep)

Berita Terbaru

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle7 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional14 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang15 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini19 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta20 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang21 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang23 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional24 menit lalu
Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Di Posisi Ketiga, Cabor Dayung Kabupaten Purwakarta Boyong 7 Emas

Purwakarta25 menit lalu
Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Cuaca Ekstrem Picu Dominasi Bencana Hidrometeorologi pada 2026

Nasional26 menit lalu