Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Direksi PTPN VIII Mangkir Saat Audiensi Sengketa Lahan, Warga Kecewa Tak Ada Solusi

M
MaldiansyahEditor: Asep
|19:24 WIB
Bagikan:
Direksi PTPN VIII Mangkir Saat Audiensi Sengketa Lahan, Warga Kecewa Tak Ada Solusi
Sejumlah warga Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta saat menghadiri audiensi di Gedung DPRD Purwakarta, Kamis (15/1/2026).

PURWAKARTA - Audiensi antara masyarakat Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta dengan pihak PTPN VIII yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta berakhir buntu.

Ketidakhadiran jajaran direksi atau pengambil kebijakan (decision maker) dari pihak PTPN VIII memicu kekecewaan mendalam dari perwakilan warga.

Perwakilan Ahli Waris, Pandu Fajar Gunelar menyatakan, kekecewaan beratnya atas sikap PTPN VIII yang dinilai tidak menghargai urgensi persoalan yang dihadapi warga.

Menurutnya, kehadiran perwakilan yang tidak memiliki kewenangan hanya membuang waktu masyarakat yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan mereka.

"Masyarakat sudah meluangkan waktu, meninggalkan dagangan dan usahanya demi memperjuangkan hak mereka. Sementara PTPN beralasan surat baru diterima Senin atau Selasa. Harusnya direksi mementingkan ini karena sifatnya urgensi bagi hajat hidup masyarakat," ujar Pandu di Gedung DPRD Purwakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya menjadi ajang diskusi tanpa kesimpulan. Pandu meminta agar dilakukan penjadwalan ulang (reschedule) dengan syarat pihak PTPN wajib menghadirkan minimal kepala regional atau direksi.

Persoalan utama dalam sengketa ini berfokus pada keinginan warga Desa Campaka untuk menguasai kembali lahan yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Dulnasir, menjelaskan bahwa warga memiliki bukti awal berupa Letter C.

Namun, upaya warga untuk melegalkan penguasaan tanah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) terhambat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Masyarakat mengajukan SPPT, namun mentok di Bapenda karena tanah tersebut tercatat sedang dalam proses penguasaan oleh PTPN. Inilah yang ingin kita carikan solusinya," ungkap Dulnasir.

DPRD Purwakarta berupaya menjembatani konflik antara klaim Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN VIII dengan hak masyarakat yang sudah menempati lahan selama puluhan tahun.

Dulnasir menekankan pentingnya kehadiran direksi PTPN untuk menerangkan dasar hukum penguasaan lahan tersebut secara transparan.

"Masyarakat ini sudah menguasai lahan secara turun-temurun dari ahli waris. Jika masyarakat memang bisa membuktikan kepemilikannya, silakan. Kita ingin ada titik temu agar masyarakat terlindungi," tambahnya.

Karena tidak adanya keputusan dalam pertemuan perdana ini, Komisi I DPRD Purwakarta akan segera melakukan penjadwalan ulang dalam waktu dekat dengan agenda menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan.

Untuk diketahui audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Warseno, Wakil Ketua Dulnasir, Kepala Desa Campaka Yayan Sahroni, Camat Campaka Diki, perwakilan PTPN VIII, BPN, Kuasa Hukum Ahli Waris seta puluhan ahli waris.(mas/sep)

Berita Terbaru

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Segera Dibuka! Ini Link Pendaftaran CPNS 2026 Lengkap dengan Persyaratannya

Nasional5 menit lalu
ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

ESDM Klarifikasi Isu Tambang di Ujung Kulon, Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan

Nasional5 menit lalu
Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lukisan Vincent van Gogh Terjual Rp3,4 Triliun, Pecahkan Rekor Lelang Dunia

Lifestyle8 menit lalu
Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Perampasan Aset Selangkah Lagi Menjadi UU, Ini Perkembangan Terbarunya!

Nasional15 menit lalu
Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Resmikan PTSP BKPSDM, Bupati Reynaldy Putra Andita Budi Raemi Pastikan Layanan Kepegawaian ASN Lebih Cepat dan Mudah

Subang16 menit lalu
Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Darurat Literasi Keuangan : Membedah Fenomena Rp. 5,97 Triliun Transaksi Perjudian Daring di Jawa Barat

Opini20 menit lalu
Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Gagas Job Creator, KNPI Siap Cetak Pemuda Jadi Enterpreneur Lewat Pendampingan UMKM

Purwakarta21 menit lalu
Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Suling Amis, Kapolsek Pagaden Ajak Warga Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Subang22 menit lalu
Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Jelang Pilkades Serentak 6 Desember, Kang Rey Lantik Dadan Dwiyana sebagai Kepala DPMD Subang

Subang24 menit lalu
Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Ombudsman Ungkap Sejumlah Masalah Koperasi Merah Putih, dari Lahan hingga Perizinan

Nasional25 menit lalu