Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Rieke Diah Pitaloka Minta KY Selidiki Hakim Pengadilan, Kawal Kasus Gugatan Lahan SMPN 1 Babakancikao Purwakarta di MA

A
Adam SumartoEditor: Asep
|06:30 WIB
Bagikan:
Rieke Diah Pitaloka Minta KY Selidiki Hakim Pengadilan, Kawal Kasus Gugatan Lahan SMPN 1 Babakancikao Purwakarta di MA
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat berkunjung ke SMPN 1 Babakancikao, Selasa (14/10/2025. Ia meminta Komisi Yudisial mengawal kasus sengketa lahan SMPN 1 Babakancikao.(Adam Sumarto/Pasundan Ekspres)

PASUNDANEKSPRES.ID-Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Komisi Yudisial (KY) mengawal kasus sengeketa lahan SMPN 1 Babakancikao yang saat ini ada di tingkat kasasi dalam upaya menggugurkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Tinggi Bandung ke Mahkamah Agung (MA).

"Kami juga meminta Komisi Yudisial untuk turun dan menyelidiki para hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Tinggi," kata Rieke saat berkunjung ke SMPN 1 Babakancikao Jl. Kopi, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025).

Tak sampai di situ, di hadapan kepala sekolah, guru dan para siswa SMPN 1 Babakancikao Rieke memohon agar MA memberikan putusan yang seadil-adilnya.

"Kami memohon dukungan Komisi III yang berwenang dalam bidang hukum, dan tidak lupa mohon dukungan kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang sangat peduli masalah pendidikan," ujarnya kepada Pasundan Ekspres.

"Sekolah Rakyat itu adalah gagasan Presiden yang luar biasa, tapi jangan sampai sekolah yang sudah ada, milik negara, kemudian dihancurkan dalam oleh mafia tanah yang berkolaborasi dengan mafia hukum," ucap Rieke menambahkan.

Ia mengungkapkan jika dirinya bersama tim hukum sudah mendapatkan berkas terkait lahan SMPN 1 Babakancikao sudah cukup lama, namun harus dipelajari terlebih dahulu.

"Menurut analisis hukum yang dilakukan bahwa status SMPN 1 Babakancikao sangat kuat dengan adanya bukti-bukti pendirian pada 1983 dengan seluruh luas tanah 10.000 meter sekian," kata Rieke.

Kemudian, sambungnya, terjadi gugatan pada 2024 hanya berdasarkan surat keterangan seorang kepala desa. Di mana dulu wilayah ini masuk Desa Maracang sekarang Desa Ciwareng.

"Kepala desa baru mengeluarkan surat pada 2024 yang menyatakan bahwa lahan seluas 8.000 meter sekian bukan milik SMPN 1 Babakancikao melainkan milik penggugat," ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, kata Rieke, kepala desa tersebut menyatakan bahwa suratnya itu salah.

Akan tetapi sudah terjadi putusan di Pengadilan Negeri Purwakarta dan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengalahkan SMPN 1 Babakancikao.

"Masih ada harapan di MA. Saya berkolaborasi dengan KDM dan Om Zein, bukan untuk mengintervensi putusan hukum, tapi menyuarakan fakta hukum yang ada," ucap Rieke.

"Terlebih kami memiliki Sertifikat BPN yang sudah terbit pada 2001, kenapa baru menggugat pada 2024. Padahal Sertifikat BPN sudah jelas-jelas menegaskan bahwa tanah ini tanah milik negara," ucap Rieke.(add/sep)

Berita Terbaru

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional3 menit lalu
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Nasional4 menit lalu
Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Sambut Tahun Baru 2027, fave+ Hotel Pamanukan Siapkan Pesta Kuliner

Headline10 menit lalu
8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

8 Nama Mulai Disebut Jadi Pengganti Gibran, Ada Puan hingga Dasco!

Nasional11 menit lalu
Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Polemik BYD Subang Tak Kunjung Reda, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Headline30 menit lalu
Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Hilang 7 Hari di Gunung Bawakaraeng, Pendaki 15 Tahun Akhirnya Ditemukan Selamat

Nasional32 menit lalu
Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Warga Pasirangin Purwakarta Tolak Kopdes di Lahan TPU, Sampaikan 4 Tuntutan

Headline50 menit lalu
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Nasional12 jam lalu
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Nasional12 jam lalu
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Nasional12 jam lalu