PASUNDAN EKSPRES -Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Karawang dengan agenda penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang tahun 2023, Kamis (2/5) malam, dihujani dengan intrupsi dari para legislator.
DPRD Kabupaten Karawang menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penetapan LKPJ Bupati Karawang tahun anggaran 2023. Dalam sidang tertinggi legislatif tersebut, sejumlah anggota DPRD melayangkan intrupsi dan meminta bupati mengevaluasi sejumlah kebijakan yang dinilai belum berjalan secara optimal.
Seperti disampaikan legislator Fraksi Pangkal Perjuangan dari Partai NasDem, Indriyani meminta Bupati Karawang Aep Syaepuloh untuk dapat meningkatkan indeks pendidikan. Dimana pada LKPJ 2023 ditargetkan capaian 61,26 persen namun realisasinya hanya tercapai 60,69 persen.
"Artinya support dan konsentrasi pendidikan perlu dimaksimalkan. Padahal anggaran APBD II masuk disekitar 209M dari total 1,3 T. Jika sarpras nyaman dan kesejahteraan pendidik terpenuhi saya yakin kualitas pendidikan Karawang meningkat," ujarnya.
Ia menambahkan, kado yang tidak indah di hari pendidikan, bupati mendatangi SDN yang kondisi sarana prasarana nya tidak layak. "Artinya jika karawang masih berkutat pada sarpras, kapan mau mencetal kualitas pendidikan dan literasinya," cetus Indriyani.
Senada Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Natala Sumedha mengatakan, di Kabupaten Karawang pendidikan masih bermasalah, terutama dalam hal kebutuhan ruang kelas. Ditambah lagi hampir setiap tahun dibuka sekolah baru untuk menampung peserta didik yang belum terjangkau oleh sekolah yang sudah ada akibat PPDB online yang menerapkan sistem zonasi.
"Kalau setiap tahun kita membangun sekolah baru, sampai kapan pun anggaran kita tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini. Kalau setiap tahun ada tambahan sekolah baru, maka butuh pembangunan ruang kelas baru, guru-guru baru, sedangkan banyak sekolah kita yang ambruk, yang tidak layak dan belum selesai diperbaiki," tegas Natala.
Sedangkan, Anggota Fraksi Demokrat Abas Hadimulyana meminta agar Bupati memperhatikan kondisi Interchange Tol Karawang Timur yang semrawut. Keberadaan bangunan-bangunan liar serta kondisi jalan yang kurang baik seringkali menjadi penyebab kemacetan.
"Interchange ini merupakan perwajahan Kabupaten Karawang. Kalau memang pihak yang berwenang dalam hal ini Jasamarga tidak bisa memperbaiki, saya kira dengan menggunakan APBD II pun anggarannya tidak akan terlalu besar. Seperti yang pernah dilakukan Bupati Cellica di Interchange Karawang Barat," ucap dia.
Sementara Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian PUPR terkait kondisi Interchange Tol Karawang Barat dan Karawang Timur.
"Kami sudah menyampaikan kepada Kementerian PUPR. Sebenarnya kita ingin infrastruktur ini semuanya bagus-bagus. Dinas PUPR bahkan saya sendiri sudah bertemu dengan Jasamarga. Karawang Barat tahun ini anggaran hanya 4 Miliar yang ke situ. Karawang Timur insha Allah kami akan upaya. Bahkan ada temen-temen juga yang memiliki kepedulian. Mudah-mudahan secepatnya akan kami tindak lanjut," tandasnya. (use)
