Siapa bilang kondisi mental dan emosional seseorang, tak dipengaruhi oleh asupan makanan. Kekurangan gizi dan protein bisa memicu terhambatnya asam amino menyalurkan neurotransmitter ke otak yang mengubah menjadi perilaku. Ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, akan memengaruhi emosional dan mental seseorang. Neurotransmitter itu semacam kabel pembawa sinyal untuk menentukan potensi aksi.
Pantas gerakan makan bergizi (gratis-MBG) digencarkan lagi, semodel dengan makanan empat sehat lima sempurna jaman dulu atau Program Makanan Tambahan (PMT). Mungkin tujuannya agar pertumbuhan dan kecerdasan warganya meningkat. Khususnya untuk anak-anak. Sebab mereka akan menjadi masa depan bangsa ini.
Bisa berabe jika generasinya kuntet, akibat kurang gizi dan protein. Kurang gizi bisa menyebabkan, generasi cebol, kurang cerdas namun cepat emosi alias sumbu pendek. Begitu kira-kira kesimpulan sederhana yang perlu diteliti lagi pakai microscope.
Dampak lanjutannya mereka akan gampang marah dan tak bersahabat dengan perbedaan.
Jika orang gampang emosi, menjadi rumit urusannya. Bisa jadi pemerintah hanya sibuk mendamaikan penduduknya yang adu fisik gara-gara saling pandang atau senggolan. Sementara hutang negara terus bertambah tak berkurang, akibat kalang kabut mengurusi konflik sosial.
Ah, soal emosional ini barang umum. Macam kerupuk di warung dan rumah makan, pasti tersedia. Kita bisa menemukan wajah-wajah emosi di setiap sudut kehidupan. Dengan pelbagai musabab. Walau demikian, sejak jaman dulu, pelajaran mengelola emosi tak diajarkan dan tak termaktub dalam kurikulum pendidikan. Padahal dalam dunia pendidikan dan interaksi sosial, emosi memainkan peran penting dan signifikan.
MBG juga telah mengundang campur aduknya emosi orang tua, vendor, makelar dan pemerintah sendiri. Pasalnya, pelaksanaannya tak sesedap iklan mie instan. Konon anggarannya dua kali lipat anggaran program PPS -percepatan penurunan stunting, menembus Rp 71 Triliun.
Pusing juga pemerintah menyediakan anggaran MBG. Konon harus ada yang dikorbankan untuk menjaga fiskal tetap sehat, walau tak bugar, demi MBG. Kendati tak signifikan, PPS sendiri memberi sumbangan terhadap penurunan stunting. Prevelensi stunting hanya turun 0,1 persen, dari 21,6% (2022) menjadi 21,5 persen (2023).
Ibarat pohon, stunting juga punya akar masalah. Para pakar menyebut akses pangan bergizi seringkali tidak terjangkau masyarakat, sebagai sumber masalah. Dan ini berkaitan dengan pendapatan layak. Singkat kata, program yang harus masuk dalam scenario lainnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan para oligarkh.
Faktanya para oligarkah semakin berkibar menjulang tinggi kekayaannya. Sementara rakyat terpuruk terperosok di dasar kubangan kemiskinan. Tengok saja laporan Center of Economic and Law Studies (Celios), 2024, menyebutkan, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Tanya Forbes atau mbah google siapa 50 orang terkaya di Indonesia itu? Pasti tak ada nama Yusup Suparman, Fauzi, atau Sahbana.
Ah sudahlah, MBG itu satu episode khusus dari panggung penguasa. Kita hanya penonton. Ada batas panggung yang tidak bisa diakses penonton. Mereka punya scenario sendiri. Jangan campuri, jangan rubah cerita, apalagi membelokkan cerita agar MBG tetap menguatkan PPS. Sebab panggung seluas itu bukan milik penonton. Umumnya penonton, harus bayar apa yang ditonton.
“Untuk membiayai apa yang kami kerjakan di sini,”
“biarkan kami menjalankan kekuasaan kami, tontonlah tempatmu di situ,” begitu kata Wiji Tukul.
Semoga endingnya happy, generasi Indonesia yang cerdas, sehat, kuat, sejahtera, toleran dan tak keranjingan sumbu pendek. Seperti superhero. (Kang Marbawi, 230325)
