ASN di Subang Diminta Imbangi Gaya Kerja Cepat Reynaldy

DPRD: Bantu Bupati Perbaiki Kualitas Layanan Publik

SUBANG-Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Subang, H. Adik, menyampaikan selamat atas pelantikan 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Bupati Subang, belum lama ini.

Dia meminta pejabat baru harus mampu mengakselerasi kebijakan Bupati terutama dalam pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Selamat kepada seluruh ASN yang dilantik. Tapi ingat, ini bukan seremoni biasa. Mereka harus bisa langsung tancap gas membantu bupati dalam memperbaiki kualitas layanan publik,” kata H. Adik, Selasa (17/6/2025).

BACA JUGA: BAZNAS Subang Buka Pendaftaran Calon Pimpinan Periode 2025–2030

Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah praktik pungutan liar (pungli) yang masih terjadi di tingkat desa dan kecamatan, khususnya dalam pengurusan administrasi kependudukan.

“Kita tidak tutup mata, ada laporan masyarakat bahwa untuk urus dokumen kependudukan bisa dikenakan biaya Rp300.000 sampai Rp500.000. Ini harus dihentikan. ASN yang baru dilantik harus jadi garda terdepan dalam membersihkan praktik seperti ini,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti persoalan data kemiskinan yang hingga kini belum memiliki keseragaman antara data dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Hal ini menurutnya, menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan maupun perencanaan program yang tepat sasaran.

BACA JUGA: 'Bocah Kampung' #119 Al-Jabbaar Ukir Prestasi di Kejurnas Motoprix Boyolali

“Variabel data kemiskinan masih belum tunggal. Ini harus segera disinkronkan agar kebijakan tidak salah arah. Apalagi program bantuan seperti BPJS gratis dari pemerintah sangat tergantung pada akurasi data,” jelasnya.

H. Adik juga menyinggung soal program pengadaan seragam sekolah gratis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Subang agar tidak terjadi kekacauan data calon penerima.

“Disdikbud harus cepat menginventarisir siapa saja yang berhak menerima. Jangan sampai nanti ada polemik karena datanya tumpang tindih atau tidak valid,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan Subang tidak bisa hanya bertumpu pada sosok Bupati semata. Ia menekankan pentingnya peran para pejabat birokrasi yang baru dilantik untuk turut bergerak cepat dan mendukung penuh setiap kebijakan strategis.

“Tidak bisa hanya Bupati. Para pejabat inilah yang harus bekerja konkret di lapangan. Dan kami di DPRD bertugas untuk mengawasi, memastikan setiap program benar-benar terlaksana dan memberi manfaat,” tuturnya.

Dalam hal pelayanan dasar, khususnya kesehatan, H. Adik mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat miskin di Subang yang belum mendapatkan hak pelayanan BPJS yang dibiayai oleh negara.

“Diakui atau tidak, masih banyak warga miskin yang belum ter-cover BPJS. Ini adalah hak mereka yang wajib dipenuhi negara. Pemerintah daerah harus lebih proaktif mendata dan mengusulkan ke pusat,” pungkasnya.

Dengan pelantikan 110 ASN baru, H. Adik berharap momentum ini menjadi titik balik reformasi birokrasi di Subang, menuju pelayanan publik yang lebih bersih, cepat, dan berpihak pada rakyat kecil.