PASUNDAN EKSPRES - Badan Sumber Daya Manusia Amerika Serikat, Office of Personnel Management (OPM), telah mengirimkan pemberitahuan kepada setidaknya dua lusin pegawai bahwa mereka hanya memiliki waktu sembilan hari untuk memutuskan apakah akan pindah ke Washington atau kehilangan pekerjaan mereka.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai federal dan serikat pekerja yang mewakili mereka.
Pemberitahuan Mendadak bagi Pegawai Jarak Jauh
Menurut laporan yang dilansir dari Daily Post Nigeria, OPM mengirim email pada hari Rabu (26/2) kepada para pegawai yang bekerja secara remote, termasuk mereka yang berada ribuan mil dari Washington.
Email tersebut menyatakan bahwa mereka akan dipindahkan ke ibu kota Amerika Serikat dan diberikan batas waktu hingga 7 Maret untuk menerima keputusan tersebut.
Dalam memo tersebut, OPM juga menegaskan bahwa jika pegawai menolak untuk pindah, opsi untuk tetap bekerja di lembaga tersebut akan sangat terbatas.
Bahkan, terdapat kemungkinan bahwa mereka akan menghadapi tindakan administratif yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja.
Kebijakan Relokasi yang Berbeda dari Kebijakan Sebelumnya
Keputusan ini menarik perhatian karena bertentangan dengan kebijakan sebelumnya di mana pemerintahan Presiden Donald Trump bersama Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk, justru ingin merelokasi pegawai federal berbasis Washington ke berbagai wilayah di seluruh negeri.
Namun, kebijakan terbaru ini justru memaksa pegawai jarak jauh untuk pindah ke Washington, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak.
Serikat pekerja yang mewakili pegawai federal, National Federation of Federal Employees (NFFE), menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintahan Trump meminta pegawai untuk pindah ke Washington.
(ipa)
