PASUNDAN EKSPRES - Pemerintah Amerika Serikat telah memulai proses deportasi terhadap Mahmoud Khalil, seorang aktivis mahasiswa Columbia University yang dikenal vokal dalam gerakan pro-Palestina di kampusnya.
Sementara itu, administrasi Trump membela keputusan penahanan Khalil dan menyatakan bahwa ini adalah bagian dari tindakan tegas terhadap gerakan protes mahasiswa yang dianggap antisemit.
Siapa Mahmoud Khalil?
Mahmoud Khalil lahir dan besar di kamp pengungsi Palestina di Suriah sebelum akhirnya datang ke Amerika Serikat pada tahun 2022 dengan visa pelajar. Ia kemudian memperoleh status penduduk tetap (green card) pada tahun 2023.
Khalil menyelesaikan studinya di School of International and Public Affairs (SIPA) di Columbia University pada Desember 2024, meskipun belum menerima diploma gelar masternya.
Di kampus, Khalil aktif dalam gerakan protes mahasiswa yang menuntut Columbia University mengakhiri investasinya dalam industri senjata dan perusahaan yang mendukung pemerintah Israel.
Gerakan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan mendapat perhatian luas dari publik.
Tuduhan terhadap Khalil dan Gerakan Mahasiswa Pro-Palestina
Pemerintah Trump menuduh bahwa protes pro-Palestina di kampus, termasuk yang terjadi di Columbia, merupakan protes untuk mendukung Hamas.
Hamas sendiri adalah kelompok yang telah ditetapkan sebagia organisasi teroris oleh pemerintah AS. Selain itu, pemerintahan Trump menyebut bahwa demonstrasi ini melibatkan pelecehan antisemit terhadap mahasiswa Yahudi.
Namun, para penyelenggara protes membantah tuduhan ini. Mereka menyatakan bahwa kritik terhadap Israel tidak boleh disamakan dengan antisemitisme.
Bahkan, kelompok fakultas Yahudi di Columbia mengadakan aksi solidaritas mendukung Khalil, dengan membawa spanduk bertuliskan "Jews say no to deportations" (Orang Yahudi menolak deportasi).
Dukungan dari Keluarga dan Rekan-rekan Aktivis
Istri Khalil, Abdalla, menyatakan kekecewaannya terhadap administrasi Columbia University yang belum memberikan dukungan dalam menghadapi ancaman deportasi ini.
Ia menegaskan bahwa suaminya hanya ingin memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina melalui advokasi yang damai.
Dari dalam penjara, Khalil dikabarkan tetap aktif membantu tahanan lain yang mengalami kesulitan bahasa dalam mengisi dokumen hukum. Ia juga menyumbangkan makanan yang dibeli dari rekening komisarisi penjaranya kepada rekan-rekan sesama tahanan.
"Mahmoud adalah seorang Palestina, dan dia selalu peduli dengan perjuangan politik rakyatnya. Dia berdiri untuk komunitasnya, dia berjuang untuk rakyatnya," kata Abdalla, dikutip dari Reuters, Kamis (13/3).
Kasus Khalil telah menimbulkan perdebatan luas tentang kebebasan berbicara dan hak berorganisasi di kampus-kampus AS. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa tindakan ini merupakan upaya untuk membungkam suara pro-Palestina di lingkungan akademik.
(ipa)
