PASUNDAN EKSPRES - Pj Bupati Subang Imran sengaja mengosongkan jabatan Kepala Dinas PUPR dan pertanian. Dia akan mencari yang kompeten lewat open Bidding. 

Statmen Pj Bupati Subang ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa Heri Sopandi dan Nenden tidak kompeten duduk sebagai Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pertanian?

Pj. Bupati menjelaskan, bahwa kali ini dilaksanakan 13 formasi jabatan dimana seharusnya 15 formasi, namun untuk 2 formasi akan disiapkan untuk dilaksanakan open bidding.

"Hari ini kita melantik 13 orang, yang seharusnya 15 jabatan, tapi 2 saya akan lakukan open bidding. Silahkan yang punya background yang baik terkait dengan PUPR, yang punya background yang baik terkait dengan pertanian ikut seleksi terbuka," tegasnya.

Pj. Bupati menjelaskan bahwa Seleksi terbuka tersebut akan melibatkan tim seleksi yang profesional dan teruji integritasnya. 

Dalam amanatnya terkait pelantikan 13 orang Pejabat Pimpinan tinggi pratama, Pj. Bupati Subang menyampaikan bahwa dirinya memiliki wewenang untuk dapat melaksanakan rotasi, mutasi dan promosi, sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dia juga menjelaskan bahwa Rotasi yang dilakukan, telah berdasarkan asesmen atau uji kompetensi, sehingga setiap ASN memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki setiap jabatan.

"Uji kompetensi ini memungkinkan kepada seluruh ASN mempunyai harapan mempunyai kesempatan mempunyai keadilan untuk menduduki jabatan mulai dari jabatan pengawas administrator dan jabatan pimpinan tinggi Pratama," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga mengharap kepada seluruh pejabat yang telah dilantik untuk segera melakukan konsolidasi dan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai di jabatan sebelumnya.

"Move on segera. Tanggung jawab yang belum selesai saya beri waktu satu minggu untuk diselesaikan. Selesai itu tidak ada lagi yang cawe-cawe," tegasnya lagi.

Pj. Bupati juga menjelaskan bahwa Pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini adalah untuk mengakselerasi program kegiatan yang ada di masing-masing instansi.

Selanjutnya, dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan rotasi, mutasi dan promosi, tidak ada pungutan uang sepeserpun atau zero rupiah.

"Tidak ada pungutan dalam pelantikan pejabat pengawas pejabat administrator maupun pejabat pimpinan tinggi. Kalau sudah ada yang bayar ke agen minta balik itu duitnya," pungkasnya. (idr)