SUBANG-Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk Pilkada Subang 2024 sebesar Rp71 miliar. Anggaran itu diberikan ke penyelenggara dan pengawas pemilu agar melaksanakan seluruh tahapan pilkada.
Ongkos mahal untuk 'mendudukkan' seorang kepala daerah ini ini perlu sebanding dengan kinerja yang baik. Pemimpin yang terpilih hasil Pilkada tidak berkhianat terhadap amanah rakyat yang telah memilihnya.
Warga Subang berharap, bupati dan wabup yang terpilih dalam pilkada Subang bisa bekerja dengan baik. Mengingat uang yang dikeluarkan untuk membiayai mereka menjadi pemimpin di Subang cukup besar.
Salah satu warga Subang Rani, berharap dengan anggaran cukup banyak itu diharapkan dapat melahirkan seorang bupati yang benar-benar memperhatikan rakyatnya, terutama soal perekonomian dan lapangan pekerjaan.
"Menurut saya harus benar-benar yang diperhatikan yaitu terkait perekonomian masyarakat Subang. Yang harus menjadi perhatian, serta mampu mengurangi permasalahan pengangguran, di sisi lain Subang sedang menuju kawasan industri," ucapnya.
Akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang, Asep Awaludin meminta kepada KPU dan Bawaslu agar cermat dalam melaksanakan dan mengawasi Pilkada Subang. Pilkada ini harus menjadi ajang pesta demokrasi yang menghasilkan kualitas pemimpin Subang yang lebih baik di kemudian hari.
Dia berharap, Pilkada ini bisa tersosialisasikan dengan baik dan bisa menjaring para pemimpin di Subang yang memiliki kuaklitas dan kapabilitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur.
"Nah ini tentu pemimpin yang baik harus dilahirkan atau dihasilkan dari proses yang baik. KPU dalam hal ini membidangi lahirnya pemimpin Subang mesti memastikan tahapan yang sesuai, karena dengan anggaran yang cukup besar semestinya KPU jeli, cermat, dan teliti dalam setiap tahapan dan tentu yang terpenting KPU kemudian tidak memihak," jelasnya.
Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar ini tentu akan menunda sebagian kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Subang pada tahun 2024. Sehingga semestinya, dengan tertundanya pembangunan di Subang maka proses Pilkada di Subang itu harus semaksimal mungkin dilaksanakan.
Asep menyebut, bupati harus memiliki akses baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional sehingga diharapakan bupati tidak hanya mengelola keuangan yang bersumber dari APBD Subang, tetapi mampu juga mengambil anggaran yang bersumber dari provinsi dan pusat.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Subang Muhammad Chairil mengatakan, Pemda Subang menganggarkan Rp71 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Subang 2024.
Dia mengatakan, dana hibah tersebut akan diberikan kepada KPU dan Bawaslu Subang. Pencairan dana hibah dilakukan dua tahap.
Tahap pertama sudah dicairkan pada bulan Februari. "Transfer dari kas daerah sudah kami lakukan untuk tahap pertama. Untuk KPU Rp22 miliar, dan Bawaslu Rp6,9 miliar," katanya.
Dia mengatakan, tahap dua rencananya akan diberikan pada bulan Mei 2024.
Pemda Subang, kata Chairil, berencana melakukan rasionalisasi anggaran seiring dengan belanja pemda untuk pesta demokrasi tersebut.
Ketua KIPP Subang, Kaka Suminta mengatakan, anggaran sebesar Rp71 miliar untuk penyelenggaraan pilkada di Subang sudah ideal. Tentunya, anggaran tersebut sudah berdasarkan perencanaan dengan baik oleh penyelenggara maupun pengawas pemilu.
Kaka berharap, anggaran sebesar itu dapat digunakan sesuai perencanaan dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien.
Dia menyebut, dengan anggaran sebesar Rp71 miliar seluruh tahapan pilkada bisa berjalan dengan baik dalam rangka menghasilkan pemimpin Subang yang berkualitas. Dengan anggaran itu, diharapkan bisa sukses penyelenggaraan dan sukses menghasilkan pemimpin yang amanah.(fsh/cdp/ygo/ysp)
