SUBANG-Pemerintah Kabupaten Subang tengah mempersiapkan pelaksanaan open bidding untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Dinas Pertanian yang saat ini kosong.
Kedua posisi strategis tersebut saat ini diisi oleh pejabat sementara, namun Pemerintah Kabupaten Subang berupaya secepat mungkin untuk menempatkan pejabat definitif melalui mekanisme seleksi terbuka.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Asep Nuroni menyampaikan, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembentukan Panitia Seleksi (Pansel).
"Pertama, kita harus siapkan dulu pembentukan Pansel. Setelah pembentukan Pansel, kita akan mengajukan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri," terangnya saat diwawancara Pasundan Ekspres, Senin (12/8).
Setelah Pansel terbentuk, lanjut Asep, tahap berikutnya adalah membuka pendaftaran bagi calon yang memenuhi persyaratan. Asep menekankan bahwa tahapan-tahapan seleksi akan ditentukan oleh Pansel sendiri.
"Nanti tahapan-tahapan akan ditentukan oleh Pansel sendiri," tambahnya.
Meski saat ini kedua dinas tersebut dipimpin oleh pejabat sementara, Asep memastikan bahwa hal itu tidak akan menghambat kinerja pemerintah.
"Untuk saat ini, Dinas PUPR dan Dinas Pertanian diisi oleh pejabat sementara, dan itu merupakan bagian teknis pelaksanaan. Insya Allah tidak menghambat, dan kami akan secepat mungkin lakukan open bidding," ungkapnya.
Dengan dilakukannya open bidding ini, Asep berharap posisi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pertanian dapat segera terisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Akhmad Basuni SAg MSi mendorong agar segera dilakukan open bidding untuk mengisi kekosongan pada dua dinas tersebut, agar kosongnya posisi tersebut tidak terlalu lama dan tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan yang ada.
"Harus disegerakan ada open bidding segala macam, misalkan nanti dicari lulusan ITB dan lain sebagainya. Kalau tidak ketemu apa mau tidak diisi? Lagi pula open bidding juga akan merujuk ke kepemimpinan, bukan kepada teknis yang dikerjakan oleh dinas," ucapnya, belum lama ini.
Basuni sebelumnya mengomentari kebijakan rotasi 13 kepala dinas oleh Pj Bupati Dr Imran. Ia mengatakan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.
"Saya kira wajar saja siapa pun pimpiman daerah atau bupati melakukan rotasi dan mutasi," ucapnya kepada Pasundan Ekspres, Senin (5/8).
Basuni menyoroti dua posisi dinas yang dibiarkan kosong, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas PUPR. Kekosongan tersebut terjadi karena sebelumnya menurut Pj Bupati Subang belum ada sosok yang sesuai dengan latar belakang untuk memimpin kedua dinas tersebut.
Basuni tidak sepakat bahwa untuk mengisi jabatan tersebut perlu latarbelakang yang sesuai dengan dua dinas tersebut. Menurutnya, kepala dinas telah mengikuti Diklat Kepemimpinan. Diklat itu modal kepala dinas untuk bisa memimpin dinas manapun. Karena kepala dinas bicara soal manajerial, bukan teknis.
"Kalau saya hanya melihat kepada dua dinas yang kosong saja, padahal dua dinas tersebut sangat penting untuk diisi. Persoalan kompetensi ataupun latar belakang di Eselon II dimanapun, baik di luar Dinas Pertanian maupun PUPR sudah disiapkan melalui Diklat Kepimpinan. Sayang kalau posisi itu dikosongkan," ucapnya.
Ia menyebutkan, jika memang setiap dinas harus dipimpin dengan sosok yang memiliki latar belakang yang sesuai tentu akan sulit dan merepotkan.
"Saya lihat ketika ada beberapa yang latar belakangnya sesuai dan ada juga yang tidak sesuai, hanya kan tidak mungkin juga jika setiap dinas dikepalai oleh latar belakang yang sesuai, sulit juga mencarinya. Kalau rujukannya selalu latar belakang ya merepotkan," ucapnya.
Ia juga menduga kekosongan pada dua dinas tersebut terjadi disebabkan Imran belum menemukan orang yang cocok untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas pada dua OPD tersebut. Menurutnya, kedua OPD tersebut memiliki anggaran yang besar, sehingga membutuhkan sosok dengan manajerial yang mumpuni.
"Dengan tanggung jawab yang besar pada dua dinas tersebut dikarenakan anggaran OPD yang besar, kalau tidak ada top manager Eselon 2 bisa akan mengganggu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik," ucapnya.(cdp/fsh/ysp)
