PASUNDAN EKSPRES - Presiden RI Joko Widodo memberikan pernyataan mengejutkan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan memihak selama masa pilpres (pemilihan presiden).

Ia menegaskan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak namun harus tetap berpedoman dengan aturan kampanye.

"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," ucap Jokowi dalam keterangannya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu (24/1).

Namun, Presiden RI ke-7 itu mengingatkan para pejabat negara boleh berkampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampanye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," tegasnya.

Menurut Jokowi, berkampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga para pejabat negara punya hak yang sama untuk berpolitik.

Namun, ia belum memutuskan apakah akan ikut berkampanye atau tidak. "Ya nanti dilihat," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga merespons soal menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye agar diminta mengundurkan diri.

Ia menegaskan selama mematuhi aturan, maka menteri diperbolehkan untuk berkampanye dan memihak salah satu paslon (pasangan calon).

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh silakan, kalau aturan boleh silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak sudah jelas itu," ucapnya. (inm)