Menkominfo Jelaskan Kendala dan Langkah Penanganan Serangan Siber di Pusat Data Nasional

 Serangan Siber dan Tantangan Pemulihan Data

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa serangan siber telah menyebabkan kerusakan signifikan pada data di Pusat Data Nasional. Menkominfo mengakui bahwa data yang telah diretas sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. "Data yang sudah dienkripsi oleh peretas sulit untuk dikembalikan ke kondisi semula," jelasnya. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa sejumlah data penting milik instansi pemerintah mungkin telah hilang secara permanen.

Menanggapi hal ini, beberapa anggota Komisi I mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan sistem backup data yang lebih kuat dan terdesentralisasi. "Sistem backup lokal dan terpusat harus berfungsi dengan baik untuk mencegah kehilangan data yang lebih besar di masa depan," tegas salah satu anggota.

Anggota Komisi I juga menyoroti perlunya reformasi dalam organisasi dan penambahan tenaga ahli di bidang keamanan siber. "Jika sumber daya manusia yang ada tidak cukup, segera lakukan reformasi dan rekrut tenaga ahli yang kompeten dari luar," usul salah satu anggota. Mereka menekankan bahwa perlindungan terhadap data dan informasi nasional adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.

Pembentukan Satgas Nasional

Sebagai langkah konkret, beberapa anggota Komisi I mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) nasional yang melibatkan profesional, akademisi, dan pakar keamanan siber dari berbagai lembaga. Satgas ini diharapkan dapat bekerja secara mandiri untuk menyelidiki insiden serangan siber dan merumuskan strategi mitigasi yang efektif. "Satgas nasional harus dibentuk untuk menangani krisis keamanan data ini secara menyeluruh," kata seorang anggota DPR.

Upaya Mitigasi dan Penguatan Infrastruktur

Dalam penutupan rapat, Menkominfo dan Kepala BSSN menyatakan komitmen mereka untuk terus meningkatkan upaya mitigasi dan memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional. Mereka juga meminta dukungan dari DPR RI untuk penambahan anggaran dan sumber daya yang diperlukan. "Kami membutuhkan dukungan penuh dari DPR RI untuk memastikan keamanan siber nasional dapat ditingkatkan," ujar Menkominfo.

Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Kepala BSSN menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam melindungi data dan informasi nasional dari ancaman siber. Perlunya peningkatan kapasitas SDM, kerjasama internasional, serta sistem backup data yang kuat menjadi fokus utama diskusi. Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan yang tepat, diharapkan ancaman siber dapat dikelola dengan lebih baik di masa depan.