PASUNDAN EKSPRES - Partisipasi Joe Biden dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2024 kembali menjadi sorotan, namun potensi kendala muncul apabila platform media sosial TikTok mengalami pemblokiran.
Biden telah menegaskan komitmennya untuk menandatangani undang-undang yang berpotensi memicu pemblokiran TikTok, mengutip alasan keamanan nasional AS sebagai latar belakangnya.
Selain opsi pemblokiran, alternatif lainnya adalah pemisahan TikTok dari induk perusahaannya, ByteDance yang berbasis di China.
BACA JUGA:6 Cara Membuat Baterai HP Bertahan Lebih Lama dengan Mudah dijamin Awet!
Keputusan untuk menandatangani undang-undang tersebut berpotensi menghapuskan salah satu platform yang telah dimanfaatkan oleh Biden dan politisi Partai Demokrat dalam kampanye Pemilu 2024 untuk mencapai pemilih muda, seperti yang dikutip dari laporan Reuters pada Jumat 15 Maret 2024.
Kampanye Biden telah berhasil memperoleh ribuan dukungan di TikTok, dengan mengkritik lawan politiknya dari Partai Republik, Donald Trump, terutama dalam isu pemotongan pengeluaran Jaminan Sosial.
Meskipun konten tersebut mendapat respons positif dari banyak netizen, perhatian tertuju pada pembahasan potensial pemblokiran TikTok. Seorang netizen menyatakan, "Kami beruntung bisa melihat ini di TikTok."
Sementara netizen lainnya mengajukan pertanyaan, "Bagaimana Anda akan memanfaatkan (TikTok) ini untuk kampanye jika Anda melarangnya?"
Pada hari Rabu (13/3), anggota DPR dari Partai Republik melakukan pemungutan suara untuk memaksa ByteDance agar melepaskan kepemilikan TikTok dalam waktu 6 bulan.
Jika tidak, TikTok berisiko dihadapkan pada larangan, yang merupakan ancaman serius bagi aplikasi tersebut sejak masa pemerintahan Trump.
Jika RUU tersebut disahkan oleh Senat, seperti yang ditekankan oleh Gedung Putih, Biden telah berjanji untuk menandatanganinya.
Sebuah analisis dari ahli strategi politik menunjukkan bahwa wacana politik online di AS, khususnya yang bersifat Demokrat, telah mengalihkan fokusnya ke TikTok dalam beberapa tahun terakhir.
Ahli tersebut mencatat bahwa platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, kini telah mengurangi pembatasan terkait pelecehan di bawah kepemilikan Elon Musk.
Di sisi lain, Facebook jauh dari menjadi platform yang dominan dalam konteks politik. Platform video pendek seperti TikTok telah menjadi pilihan utama bagi generasi muda AS untuk terlibat dalam urusan politik.
Mayoritas pengguna TikTok cenderung merupakan bagian dari basis pemilih Partai Demokrat, suatu aspek yang menjadi perhatian serius bagi Biden. Di sisi lain, tim kampanye Trump tidak memiliki kehadiran resmi di TikTok.
"Potensi pemblokiran ini akan memiliki dampak signifikan pada pemilihan, mengingat akan terputusnya saluran komunikasi utama bagi generasi muda," ungkap Michele Weindling, direktur politik dari Gerakan Sunrise, sebuah kelompok pemuda yang berfokus pada isu-isu iklim.
BACA JUGA:Apple Mengumumkan Rencana Besar! iPhone Siap Bersaing dengan HP Android Berbasis AI
"Dampaknya juga akan membuat pemilih muda merasa terisolasi dan kecewa," tambahnya.
(hli/hil)
