Aksi di Lembur Pakuan Subang Dihadang Warga, Massa LSM dan Mahasiswa Tetap Sampaikan Tuntutan
PASUNDANEKSPRES.ID - Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda bersama Aliansi Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Lembur Pakuan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Aksi tersebut berlangsung tegang setelah massa aksi mengaku mendapat penghadangan dari warga setempat sehingga memicu situasi memanas di lokasi.
Koordinator aksi, Andri Hidayat, menyebut aksi penyampaian aspirasi itu tidak berjalan lancar lantaran adanya penolakan dari sejumlah massa yang diduga simpatisan pihak tertentu.
“Aksi unjuk rasa tersebut mendapat penghadangan dan penolakan dari sejumlah massa yang diduga simpatisan atau orang suruhan Kang Dedi Mulyadi,” ujar Andri dalam keterangannya.
Meski menghadapi penghadangan, massa aksi dari LSM Pemuda dan Aliansi Mahasiswa tetap melanjutkan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka di lokasi.
Andri menilai penghadangan terhadap aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk perlawanan dari pihak yang berkaitan dengan Dedi Mulyadi bersama sejumlah pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Ia menyebut beberapa pejabat dari Purwakarta turut hadir, termasuk dari Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Dalam tuntutannya, Andri mengungkapkan adanya sejumlah persoalan di Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai perlu evaluasi menyeluruh oleh Gubernur Jawa Barat.
Permasalahan tersebut di antaranya terkait buruknya umur layanan jalan yang tidak sesuai perencanaan hingga dugaan adanya pihak dekat yang berperan sebagai broker proyek di sejumlah dinas.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali melakukan audiensi dan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, hingga di Gedung Sate. Namun, menurutnya, aksi-aksi tersebut belum mendapat tanggapan yang diharapkan.
Karena itu, massa akhirnya menggelar aksi di Lembur Pakuan yang disebut sebagai kediaman Kang Dedi Mulyadi.
Andri berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mendengar aspirasi yang disampaikan dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pejabat di lingkungan Provinsi Jawa Barat apabila terbukti melakukan pelanggaran aturan. Ia pun meminta adanya evaluasi menyeluruh guna memperbaiki tata kelola di instansi terkait.
