Antisipasi Dampak Konflik Timteng, Pupuk Kujang Perkuat Operasional dan Amankan Stok Dalam Negeri
PASUNDANEKSPRES.ID - Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok energi dan komoditas global, termasuk sektor pupuk. Situasi ini memicu fluktuasi harga urea internasional sekaligus mengganggu distribusi dari sejumlah produsen utama dunia.
Merespons dinamika tersebut, PT Pupuk Kujang memastikan operasional pabrik tetap berjalan optimal guna menjaga ketersediaan stok pupuk dalam negeri.
Perusahaan juga memperketat pengawasan di seluruh lini produksi sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.
Sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mengoperasikan fasilitas produksi urea di Jawa Barat, Pupuk Kujang menempatkan stabilitas operasional sebagai prioritas utama.
Direktur Utama Pupuk Kujang, Budi Santoso Syarif, menyampaikan bahwa di tengah gejolak global, pihaknya fokus menjaga performa pabrik Kujang 1A dan 1B agar tetap beroperasi maksimal tanpa kendala teknis.
“Stabilitas produksi adalah kunci utama agar kebutuhan petani tidak terganggu oleh dinamika harga di luar negeri,” ujar Budi kepada Pasundan Ekspres.
Terkait peluang pasar ekspor yang terbuka akibat konflik di Timur Tengah, Pupuk Kujang menegaskan bahwa kebijakan niaga internasional dan strategi ekspor merupakan kewenangan holding, yakni PT Pupuk Indonesia (Persero).
Sementara itu, peran Pupuk Kujang difokuskan pada penyediaan stok melalui produksi yang efisien dan berkualitas.
Hingga awal April 2026, stok pupuk urea di wilayah distribusi Pupuk Kujang tercatat dalam kondisi aman dan sesuai ketentuan pemerintah. Pengawasan dilakukan secara ketat, mulai dari proses produksi di Cikampek hingga distribusi ke berbagai daerah.
Berdasarkan data per 6 April 2026, stok pupuk urea bersubsidi di Jawa Barat mencapai 33.568,7 ton. Sementara itu, di Kabupaten Subang, ketersediaan pupuk urea bersubsidi tercatat sebesar 1.272,8 ton.
“Dinamika pasar global memang sedang bergejolak, namun tugas utama kami adalah memastikan pabrik terus beroperasi secara efisien dan andal,” kata Budi.
Ia menambahkan, keberlangsungan operasional tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah, khususnya dalam alokasi gas bumi sebagai bahan baku utama industri pupuk.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra, menegaskan bahwa sektor pupuk merupakan sektor prioritas dalam kebijakan alokasi gas nasional.
“Kami terus memaksimalkan ketersediaan gas bumi dan melakukan pemeliharaan preventif pada infrastruktur pabrik. Prioritas kami jelas, kebutuhan pangan dalam negeri tidak boleh terimbas oleh gejolak luar negeri. Kebutuhan petani domestik adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tutupnya. (cdp/ded)
