Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Bupati Subang Sidak Tempat Hiburan, Sasar Penjual Miras Ilegal

C
Cindy Desita Putri Editor: Dede SM
|19:00 WIB
Bagikan:
Bupati Subang Sidak Tempat Hiburan, Sasar Penjual Miras Ilegal
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita saat melakukan sidak ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Subang.(Cindy Desita Putri/Pasundan EKspres)

PASUNDANEKSPRES.ID - Bupati Subang Reynaldy Putra Andita melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat hiburan malam dan titik penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Subang, Sabtu (2/5/2026) malam.

Sidak dilakukan bersama unsur kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan menyasar lokasi yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Tempat Hiburan yang Melanggar Akan Ditindak Tegas 

Beberapa lokasi tempat hiburan yang diperiksa di antaranya Pablo, BIC, D’John, dan M2M. Dari hasil pemeriksaan, Pemkab Subang menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan.

“Hari ini kami melakukan sidak ke tempat hiburan yang belum berizin dan menjual minuman keras,” ujar Reynaldy, yang akrab disapa Kang Rey.

Ia menegaskan, penindakan dilakukan tanpa tebang pilih sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan.

“Tidak ada perlakuan khusus. Semua tempat kami datangi tanpa melihat siapa pemiliknya,” tegasnya.

Dalam Perda tersebut, minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan, yakni golongan A (kadar etanol 0–5 persen), golongan B (lebih dari 5–20 persen), dan golongan C (lebih dari 20–55 persen). Namun, di Subang hanya diperbolehkan peredaran terbatas untuk golongan A dengan syarat memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A) dan/atau Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) dari Kementerian Perdagangan.

Kang Rey mengimbau pelaku usaha segera mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

“Sebelum kami tindak, lebih baik tidak menjual. Jika masih ditemukan, seluruh barang akan disita,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, Pemkab Subang tidak akan ragu menutup usaha yang melanggar aturan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jika terbukti melanggar, usaha tersebut akan kami tutup demi kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (cdp/ded)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu