Forum BUMDes Subang Dukung Transparansi Ketenagakerjaan, Termasuk Pemberantasan Pungli
SUBANG-Ketua Harian Forum BUMDes Kabupaten Subang, Mustofa memberikan apresiasi terhadap Dialog Interaktif antara calon tenaga kerja LPK BUMDes Sidajaya dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Subang di kediaman rumah Bos Urip pada Minggu (9/2/2025). Ia menegaskan diskusi semacam ini sangat penting dalam meningkatkan kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi Kawasan Industri Subang yang semakin berkembang pesat.
Menurut Mustofa, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah memperkuat kerja sama dalam konsep Pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi ini diperlukan guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan. "Disnaker Kabupaten Subang harus lebih serius dalam memperjuangkan angkatan kerja, baik yang memiliki keterampilan (skill) maupun yang belum (non-skill), agar mereka bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih baik di tengah berkembangnya industri di Subang," ujarnya kepada Pasundan Ekspres, Rabu (12/2).
Mustofa juga menyoroti perlunya transparansi dalam sistem ketenagakerjaan, terutama dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan baru. Ia menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Subang harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa informasi lowongan kerja dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan tanpa hambatan. "Sistem informasi ketenagakerjaan harus lebih terbuka agar para pencari kerja dapat mengakses informasi lowongan dengan mudah dan tanpa hambatan," tambahnya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan pungutan liar (pungli) yang kerap menjadi momok bagi pencari kerja di Subang. Banyak calon tenaga kerja mengeluhkan adanya pungutan tambahan yang harus dibayar saat melamar pekerjaan, yang tentu sangat memberatkan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. "Pungli dalam rekrutmen tenaga kerja harus diberantas karena sangat merugikan pencari kerja. Banyak anak muda berbakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan hanya karena mereka tidak mampu membayar pungutan yang tidak semestinya ada," tegasnya.
Sebagai solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan di Subang, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dikelola oleh BUMDes, seperti LPK BUMDes Sidajaya, diharapkan mampu menjadi penghubung antara pencari kerja dan perusahaan, sekaligus memberikan pelatihan agar calon tenaga kerja lebih siap menghadapi dunia industri. "Dengan adanya LPK sebagai unit usaha BUMDes, diharapkan sistem rekrutmen tenaga kerja di Subang bisa lebih baik, transparan, dan bebas pungli. Ini akan membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah dan adil," lanjut Mustofa.
Ia juga menambahkan, bahwa kehadiran LPK BUMDes di berbagai daerah dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Subang. Dengan pelatihan yang tepat, tenaga kerja lokal akan lebih siap bersaing di industri yang semakin kompetitif.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum BUMDes Subang Bos Urip, seorang pengusaha di Subang, juga memberikan pandangannya mengenai peran LPK BUMDes dalam dunia ketenagakerjaan. Menurutnya, keberadaan LPK BUMDes harus benar-benar dimanfaatkan sebagai jembatan yang menghubungkan tenaga kerja lokal dengan perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang di Subang. "LPK BUMDes ini harus bisa menjembatani pencari kerja dengan industri. Mereka perlu diberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mereka tidak kalah saing dengan tenaga kerja dari luar daerah," jelasnya.
Bos Urip juga menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan dalam mendukung LPK BUMDes dengan memberikan pelatihan langsung atau membuka jalur khusus rekrutmen bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan dari lembaga tersebut. "Perusahaan juga harus berkontribusi. Mereka bisa bekerja sama dengan LPK BUMDes dalam memberikan pelatihan langsung, sehingga tenaga kerja yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri," tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Subang, Zaenal Mufid menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertindak lebih tegas dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, terutama dalam hal pungutan liar (pungli) dan ketidaktransparanan rekrutmen tenaga kerja. "Kami di DPRD akan terus mendorong agar Disnaker lebih transparan dalam sistem rekrutmen tenaga kerja. Jangan sampai ada celah bagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Zaenal Mufid juga menyatakan, pihaknya akan mengawasi perusahaan-perusahaan baru yang berdiri di Subang, agar mereka benar-benar memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan tidak hanya merekrut tenaga kerja dari luar daerah. "Kita harus memastikan bahwa masyarakat Subang mendapatkan manfaat dari berkembangnya industri di daerah ini. Jangan sampai justru tenaga kerja dari luar yang lebih banyak diterima sementara warga kita hanya menjadi penonton," tambahnya.
Selain itu, Zaenal Mufid juga meminta agar program pelatihan kerja dari pemerintah dan swasta lebih diperbanyak. Menurutnya, salah satu alasan mengapa banyak tenaga kerja lokal sulit mendapatkan pekerjaan adalah karena mereka belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.(hdi/sep)
