Forum Masyarakat Subang Bersatu Sampaikan Somasi Terbuka kepada Diskominfo Jabar soal Pemberitaan BYD
SUBANG – Ketua Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB), Iqbal Maulana, menyampaikan somasi terbuka kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar. Somasi tersebut berkaitan dengan pernyataan Adi dalam pemberitaan Bisnis Indonesia pada 31 Oktober 2026 mengenai polemik rekrutmen tenaga kerja di lingkungan industri BYD di Kabupaten Subang.
Dalam pemberitaan berjudul “Pemprov Jabar Sebut Polemik Rekrutmen BYD dan Ormas Sudah Terselesaikan”, Adi Komar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Ketenagakerjaan bersama organisasi masyarakat yang sebelumnya mendatangi BYD telah melakukan pertemuan dan menyampaikan sejumlah aspirasi terkait proses penerimaan tenaga kerja.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Iqbal menyatakan FMSB tidak pernah memberikan keterangan atau konfirmasi yang membenarkan bahwa pertemuan dimaksud merupakan tindak lanjut atas aspirasi forum.
“Kami menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menyesatkan opini publik. Jangan sampai seolah-olah persoalan yang kami perjuangkan sudah selesai hanya karena ada narasi bahwa pertemuan telah dilakukan. Kami meminta kejelasan, siapa yang dimaksud, kapan pertemuan itu berlangsung, dan atas dasar apa pernyataan tersebut disampaikan,” kata Iqbal.
Melalui somasi terbuka tersebut, FMSB meminta Adi Komar memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya dalam pemberitaan Bisnis Indonesia. FMSB juga meminta penjelasan mengenai pihak-pihak yang dimaksud telah melakukan pertemuan dengan BYD.
Selain itu, FMSB meminta permintaan maaf secara terbuka apabila pernyataan tersebut dinilai tidak sesuai fakta dan menimbulkan kesalahpahaman publik. Forum juga meminta adanya koreksi atau pelurusan informasi agar tidak muncul persepsi bahwa aspirasi FMSB telah selesai ditindaklanjuti.
“Kami tidak sedang mencari panggung dan tidak sedang membangun konflik dengan siapa pun. Tetapi kami tidak akan membiarkan nama organisasi dan perjuangan masyarakat dijadikan bagian dari narasi yang tidak pernah kami konfirmasi. Jangan berbicara atas nama masyarakat tanpa memastikan kebenaran faktanya,” lanjut Iqbal.
Iqbal menyebut persoalan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan investasi BYD masih menjadi perhatian FMSB. Menurutnya, aspirasi masyarakat terkait kesempatan kerja bagi warga Subang perlu terus dibahas dan ditindaklanjuti.
Ia juga meluruskan penyebutan FMSB sebagai organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Iqbal, FMSB merupakan forum yang terbentuk dari kesadaran masyarakat dalam merespons perubahan sosial setelah berkembangnya industrialisasi di Kabupaten Subang, bukan organisasi dengan struktur formal sebagaimana yang dipersepsikan dalam pemberitaan tersebut.
“FMSB bukanlah ormas karena tidak berbentuk struktural. Ini merupakan forum yang berlandaskan hasil dari suatu kesadaran masyarakat pascaindustrialisasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, FMSB terbentuk dari keresahan masyarakat terhadap dinamika yang muncul seiring berkembangnya investasi dan kawasan industri di Kabupaten Subang. Forum tersebut, kata dia, mendorong agar pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat setempat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian FMSB adalah sinkronisasi antara investasi yang masuk dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Iqbal berpandangan, pertumbuhan industri perlu membuka peluang kerja bagi masyarakat Subang agar manfaat ekonomi dari investasi dapat dirasakan warga setempat.(hdi/ysp)
