Geruduk Pabrik BYD Subang, Warga Tuntut Kuota 70 Persen Tenaga Kerja Lokal
PASUNDANEKSPRES.ID – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggeruduk kawasan pabrik mobil listrik BYD di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Rabu (28/10/2026). Mereka menuntut perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal di tengah beroperasinya industri kendaraan listrik berskala besar tersebut.
Geruduk Pabrik BYD Subang
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi itu, massa mempersoalkan minimnya kesempatan kerja bagi masyarakat Subang. FMSB memperkirakan penyerapan tenaga kerja lokal di pabrik BYD masih di bawah 20 persen.
Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan harapan masyarakat yang menginginkan kehadiran investasi besar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
Juru bicara aksi FMSB, Megi Akbar Setiawan, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menolak investasi, melainkan memperjuangkan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
"Harapan masyarakat itu ingin bagaimana caranya bisa bekerja di salah satu ikon baru Kabupaten Subang, yaitu BYD. Kami datang bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin berkomunikasi dan mencari solusi agar tenaga kerja lokal bisa terserap," ujar Megi.
Menurutnya, keberadaan pabrik BYD semestinya menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat Subang. Terlebih, banyak lulusan SMA dan SMK yang membutuhkan pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
"Bagi anak-anak Subang yang baru lulus sekolah, tidak semua bisa kuliah. Mereka butuh kerja. Kalau ada pabrik sebesar BYD di depan mata tapi mereka tidak bisa masuk, itu menyakitkan," tegasnya.
Desak Pelatihan Khusus Kendaraan Listrik
Selain mempersoalkan rekrutmen, FMSB menilai peningkatan kompetensi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar tenaga kerja lokal mampu memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Megi mengapresiasi kehadiran aplikasi Nyari Gawe yang diperkenalkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sarana informasi lowongan pekerjaan. Namun, menurutnya, penyediaan informasi harus dibarengi pelatihan keterampilan.
"Info lowongan ada di Nyari Gawe itu bagus, tapi pertanyaannya, apakah skill warga kita sudah sesuai kualifikasi BYD yang butuh teknologi tinggi? Ini yang harus dijawab dengan pelatihan konkret, bukan sekadar aplikasi," katanya.
FMSB pun mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus otomotif listrik. Program tersebut diharapkan melibatkan Pemkab Subang, Pemprov Jawa Barat, serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BYD.
Dengan begitu, masyarakat setempat memiliki kesempatan meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri kendaraan listrik.
Minta Perusahaan Wajib Serap 70 Persen Warga Lokal
Tuntutan lainnya menyasar kebijakan investasi di Kabupaten Subang. FMSB meminta Bupati Subang Reynaldy Putra Andita bersama DPRD membuat regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan menyerap minimal 70 persen tenaga kerja lokal.
Aturan tersebut diusulkan dituangkan melalui peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup), sehingga keberadaan investasi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat.
Megi berharap persoalan ini tidak berhenti pada aksi demonstrasi, tetapi ditindaklanjuti melalui dialog antara pemerintah daerah, DPRD, dan manajemen perusahaan.
"Kami ingin ada ruang dialog. Kalau hari ini belum bisa bertemu dengan pihak perusahaan, kami akan mendorong agar persoalan ini dibahas bersama DPRD dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Harapannya, ada solusi yang jelas dan bisa ditindaklanjuti," ujarnya.
Aksi Sempat Memanas, Polisi Amankan Seorang Pria
Di tengah berlangsungnya demonstrasi, situasi sempat memanas sekitar pukul 11.00 WIB. Seorang pria diduga mencoba mengintervensi dan memprovokasi massa aksi.
Petugas kepolisian dari Polres Subang yang berjaga langsung mengamankan pria tersebut. Setelah situasi kembali kondusif, massa melanjutkan orasi hingga aksi berakhir pada siang hari.
Selain tuntutan penyerapan tenaga kerja lokal dan pembangunan BLK khusus kendaraan listrik, FMSB juga meminta transparansi rekrutmen, pemeriksaan dugaan kejanggalan perizinan PT CMM, serta keterbukaan dalam pemilihan vendor pengolahan limbah B3.
FMSB menegaskan dukungannya terhadap investasi di Kabupaten Subang. Namun, mereka berharap pertumbuhan industri juga berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Kami dukung investasi. Tapi jangan lupakan warga Subang. Kami ingin sejahtera bersama BYD, bukan hanya jadi penonton," tutup Megi.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen BYD Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan FMSB.
