Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Komisi III DPRD Subang Soroti Carut-Marut Tata Kelola Perhubungan

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|18:57 WIB
Bagikan:
Komisi III DPRD Subang Soroti Carut-Marut Tata Kelola Perhubungan
Kunjungan Komisi III DPRD Subang ke Dishub SUbang, menyoroti rendahnya realisasi PAD dan belum adanya Rencana Induk Perhubungan di Kabupaten Subang.

PASUNDANEKSPRES.ID - Komisi III DPRD Subang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Subang pada Selasa (29/10/2025).

Rombongan diterima oleh Sekretaris Dinas Perhubungan beserta sejumlah kepala bidang di lingkungan dinas tersebut.

Dalam pertemuan itu, Komisi III menyoroti sejumlah persoalan terkait tata kelola dan kinerja Dinas Perhubungan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah realisasi belanja dinas yang baru mencapai 68 persen, serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang baru sekitar Rp600 juta dari target Rp2,7 miliar.

Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Dishub dalam sisa waktu dua bulan terakhir tahun anggaran 2025.

Anggota Komisi III DPRD Subang dari Fraksi NasDem, Dafin, juga menyoroti aspek perencanaan strategis Dishub.

Ia menilai bahwa hingga kini Dinas Perhubungan Kabupaten Subang belum memiliki Rencana Induk Perhubungan (RIP), padahal dokumen tersebut sangat penting untuk arah pembangunan sektor transportasi di Subang.

“Rencana induk perhubungan menjadi pedoman penting untuk menata sistem transportasi Kabupaten Subang dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Dokumen ini juga bisa menjadi dasar bagi berbagai terobosan baru, terutama dalam menyongsong perkembangan wilayah seperti proyek PT Ojek Nasional dan Kawasan Rebana,” ujar Dafin.

Ia menambahkan, Subang memiliki potensi besar untuk menjadi segitiga emas Jawa Barat dalam menopang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Oleh karena itu, tata kelola perhubungan yang terencana menjadi kebutuhan mendesak.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti tingginya biaya pembayaran listrik untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mencapai Rp32 miliar per tahun.

Dafin menilai, hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar dilakukan efisiensi sehingga tidak terus menjadi beban bagi keuangan daerah.

“Kita harus mulai mencari langkah efisiensi agar beban biaya listrik PJU ini tidak terus membengkak. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” pungkasnya. (idr)

Berita Terbaru

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline32 menit lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle2 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional2 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle3 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle3 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional3 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional4 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional4 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional4 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional4 jam lalu