Puluhan Warung Kumuh di Kalijati Akan Ditata Ulang, Dedi Mulyadi Siapkan Rp1 Juta Per Pedagang
PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali turun langsung ke lapangan untuk menertibkan kawasan yang dinilai kumuh sekaligus membutuhkan penataan serius.
Kehadirannya bukan sekadar inspeksi biasa, melainkan bagian dari langkah nyata pemerintah daerah dalam memperbaiki wajah lingkungan agar lebih tertata, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Tak hanya fokus pada penertiban, ia juga menyiapkan solusi konkret agar penataan tidak merugikan warga yang menggantungkan hidup dari usaha di lokasi tersebut.
Saat meninjau langsung wilayah Kalijati, Subang, Dedi bukan cuma memasang patok DMJ serta menertibkan area sempadan jalan, tetapi juga mengumumkan rencana besar yang langsung menarik perhatian masyarakat.
Ia berencana menata ulang sekitar 60 warung yang selama ini terlihat kumuh agar menjadi lebih rapi, seragam, dan tertata secara visual maupun fungsi.
Dalam konsep penataan tersebut, kawasan yang sebelumnya tampak semrawut akan diperbaiki infrastrukturnya dengan pemasangan paving block, pengaturan area parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas, serta penyamaan desain bangunan warung supaya terlihat lebih tertib dan menarik.
Penataan ini bukan hanya soal estetika, melainkan juga strategi agar usaha warga, seperti pedagang lotek, sate, dan kuliner kecil lainnya, justru semakin ramai pembeli karena lingkungan yang lebih nyaman dan terorganisir.
Menariknya, selama proses pembangunan berlangsung, setiap pemilik warung akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp1 juta.
Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penghasilan pedagang yang sementara waktu terhenti karena mereka tidak bisa berjualan saat renovasi dilakukan.
Dedi bahkan langsung memerintahkan pendataan KTP para pedagang agar diselesaikan secepat mungkin, sehingga dana kompensasi dapat dicairkan keesokan harinya dan proses pembenahan bisa segera dimulai tanpa hambatan administratif.
Ia berharap kawasan tersebut nantinya berubah drastis dari kondisi kumuh menjadi area yang terlihat lebih “elit”, tertata rapi, dan layak menjadi contoh penataan kawasan kecil yang berhasil.
Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya membangun citra baru Jawa Barat sebagai wilayah yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung.
Langkah cepat ini pun langsung menuai sorotan publik. Sebagian pihak memuji kebijakan tersebut sebagai penataan progresif yang berpihak pada warga kecil sekaligus memperindah lingkungan.
Namun, ada pula yang mempertanyakan apakah kompensasi Rp1 juta cukup untuk menutup potensi kerugian pedagang selama masa pembangunan.
Terlepas dari pro dan kontra, gebrakan KDM kembali menjadi perbincangan hangat dan menunjukkan gaya kepemimpinan yang dikenal responsif serta langsung menyentuh persoalan di lapangan.
