Soal Industri Tumbuh dan Pengangguran Tinggi, DPRD Subang Desak Pemerintah Daerah Konkret Ciptakan Lapangan Kerja
PASUNDANEKSPRES.ID - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang, H. Adik, menyoroti persoalan pengangguran yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Subang.
Menurutnya, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
“Kalau ditanya soal pengangguran, pasti akan kembali ke eksekutif, yaitu pemerintah. Karena hari ini juga belum ada langkah konkret dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk hadir mengatasi persoalan pengangguran,” ujarnya saat diwawancara Pasundan Ekspres.
Ia menilai, penanganan pengangguran seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan lapangan kerja formal di sektor industri, pabrik, atau perkantoran. Pemerintah, kata dia, juga perlu mendorong masyarakat agar mampu menciptakan peluang kerja secara mandiri.
“Kan mengatasi pengangguran tidak hanya menyiapkan lapangan pekerjaan di kantoran atau pabrik. Ada lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan oleh kita sendiri. Pemerintah seharusnya menginventarisasi keterampilan, sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia yang ada. Setelah itu, tinggal difasilitasi agar mereka bisa menciptakan lahan pekerjaan sendiri,” kata Adik.
Adik juga menyoroti program pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dianggap monoton dan belum menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.
“Jangan hanya program pelatihan menjahit atau otomotif terus. Tidak ada perubahan. Harusnya dilakukan evaluasi dan inovasi,” terangnya.
Ia mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait melakukan pendekatan lebih aktif ke masyarakat, dengan turun langsung ke kecamatan dan desa untuk mendengarkan aspirasi calon tenaga kerja. Dari situ, pemerintah bisa mengetahui minat dan potensi mereka, apakah ingin menjadi pekerja atau menciptakan usaha sendiri.
“Selain ingin bekerja sebagai karyawan, banyak juga yang ingin menciptakan lapangan kerja seperti peternakan, tambak, pertanian, atau home industri. Itu harus difasilitasi dan didampingi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat yang telah difasilitasi agar program tidak berhenti hanya pada pelatihan.
“Program yang sesuai dengan harapan masyarakat harus dihadirkan. Pemerintah wajib memfasilitasi dan mendampingi agar mereka bisa berdikari secara ekonomi. Dengan begitu, angka pengangguran bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutupnya. (cdp)
