Warga Terdampak Penggusuran di Jalancagak Harapkan Konpensasi Tepat Waktu dan Tepat Sasaran
SUBANG– Penertiban jongko atau lapak semi permanen di sepanjang jalan provinsi wilayah Jalancagak, Subang Selatan, yang dimulai pada Senin (26/5/2025) pagi, menimbulkan berbagai harapan dari warga, terutama pedagang kecil yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari berdagang di pinggir jalan.
Salah satu harapan utama warga adalah agar kompensasi benar-benar diberikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Program penataan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Subang untuk mengembalikan fungsi ruang publik serta memperindah kawasan Jalancagak yang menjadi jalur utama Subang–Lembang dan pintu gerbang wisata Subang Selatan.
Ratna, seorang pedagang nanas yang telah berjualan di kawasan tersebut selama lebih dari lima tahun, mengaku mendukung penataan kawasan, tetapi berharap pemerintah memperhatikan nasib pedagang kecil yang terdampak.
“Saya mendukung kalau memang untuk kebaikan bersama, tapi kami juga perlu kepastian. Katanya mau dikasih kompensasi seperti di Dawuan, mudah-mudahan benar-benar direalisasikan,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Ratna juga mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi untuk dua bulan ke depan selama proses pembangunan tempat jualan baru.
Setelah itu, pedagang diharapkan bisa kembali berjualan di tempat yang lebih layak dan tertata.
“Katanya dua bulan dikasih kompensasi, lalu tiga bulan lagi sudah bisa mulai jualan lagi. Kalau benar, itu kabar baik. Apalagi saya jualan nanas, yang jadi ikon Subang. Harapan kami sih ada tempat khusus buat pedagang nanas, jangan sampai hilang,” tuturnya.
Sebagai ikon Subang, nanas bukan hanya komoditas dagang, tapi juga daya tarik wisata yang kerap dicari wisatawan yang melintas di Jalancagak.
Oleh karena itu, warga berharap pemerintah tidak hanya menggusur, tetapi juga menyediakan solusi berkelanjutan.
Warga lainnya juga menyampaikan harapan agar proses pendataan dan distribusi kompensasi dilakukan secara adil dan transparan, agar tidak ada pedagang kecil yang tertinggal atau terabaikan.(hdi)
