100 Hari Om Zein dan Abang Ijo, Kinerja Menggigit dan Beri Harapan
PURWAKARTA-Seratus hari kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau Om Zein bersama Abang Ijo Hapidin, menjadi sorotan publik.
Sejumlah program mulai dirasakan masyarakat, namun evaluasi tetap diperlukan demi memastikan keberlanjutan arah pembangunan.
Tagline kampanye yang kini menjadi arah kebijakan, yakni “Jalan Mulus, Imah Alus, dan Rakyat Kaurus”, dinilai telah diimplementasikan meskipun belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan.
Om Zein juga memperkuat identitas kepemimpinannya lewat jargon “Ngosrek: Ngored, Bebersih, Berseka” sebagai simbol kerja nyata.
Dalam pantauan di lapangan, program “Imah Alus” misalnya, sudah menyentuh sejumlah wilayah, dan salah satunya adalah rumah Bah Sangkin yang berada di Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta.
Di sisi lain, perbaikan jalan terus diupayakan meski beberapa masih bersifat sementara, seperti yang terlihat di kawasan Maracang.
Program “Rakyat Kaurus” menjadi perhatian penting karena menyangkut tiga sektor vital, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Pemerintah daerah mulai menata sistem dan kebijakan di sektor-sektor ini, walaupun belum sepenuhnya terkoordinasi dalam sebuah kerangka besar yang terintegrasi.
Menurut pengamat kebijakan publik dari STAI KH EZ Muttaqien Purwakarta, Srie Muldrianto, sejauh ini performa 100 hari Bupati Om Zein sudah cukup “menggigit” dan memberi harapan akan terwujudnya Purwakarta Istimewa yang berkelanjutan.
Akan tetapi, kata dia, ada catatan penting yang harus diperhatikan. Program jalan dan rumah memang sudah berjalan, tapi langkah strategis belum terdengar nyaring.
"Visi jangka panjang lima tahun ke depan belum tampak jelas arah ideologisnya,” kata Srie Muldrianto kepada wartawan, belum lama ini.
Srie menyoroti perlunya keberlanjutan ideologi pembangunan berbasis budaya seperti yang pernah diusung oleh KDM (Kang Dedi Mulyadi), yang dikenal melalui pendekatan kultural Sunda dan konsep Tatanen di Bale Atikan (TdBA).
Menurutnya, TdBA menempatkan krisis spiritualitas, ekologi, dan sosial sebagai basis gerak pembangunan.
“Untungnya Om Zein menyatakan diri sebagai kelanjutan KDM. Ini tinggal diperkuat dan dikonkretkan ke dalam kebijakan strategis,” ujar Srie.
Tak hanya dari sisi eksekutif, kritik juga dialamatkan kepada wakil bupati dan lembaga legislatif daerah yang dinilai kurang menunjukkan peran signifikan dalam 100 hari terakhir.
“Justru kritik lebih tajam datang dari DPR RI, sementara DPRD Purwakarta nyaris tak bersuara. Padahal dinamika politik diperlukan agar tercipta check and balance,” ucap Srie.
Meski demikian, Srie tetap optimis. Ia melihat Om Zein mampu mengarahkan, menginspirasi, dan membangun tim yang solid.
Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat juga menunjukkan tren positif.
Ia juga menyarankan agar Bupati lebih menonjolkan narasi besar pembangunan yang berwawasan global dan lokal, serta mendorong kreativitas dan inovasi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Secara umum, performa 100 hari Bupati cukup excellent. Tapi harus ada arah strategis yang lebih tajam agar Purwakarta benar-benar menjadi kota yang istimewa dan berkelanjutan," katanya.
Tagih Komitmen Pendidikan
Terpisah, Koordinator Aliansi BEM Purwakarta, Shela Amelia dengan lantang menagih komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan yang dinilai masih jauh dari harapan.
Shela menyampaikan bahwa di tengah geliat pembangunan infrastruktur yang mulai terasa, janji besar soal pendidikan belum sepenuhnya menyentuh realitas yang dihadapi masyarakat.
“Kami mulai melihat jejak langkah Pak Bupati, tapi masih banyak ruang dalam dunia pendidikan yang menunggu untuk disentuh dan disuluh,” kata Shela, beberapa waktu lalu.
Shela yang merupakan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Purwakarta ini menyampaikan, rendahnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan belum meratanya akses pendidikan bagi kelompok marginal.
Belum lagi, kata dia, minimnya kebijakan yang menyasar kelompok rentan menjadi sinyal bahwa janji pemerataan pendidikan belum bergerak dari wacana ke tindakan nyata.
“Kalau anak usia 13-15 tahun masih banyak yang tak duduk di bangku SMP, itu bukan hanya angka. Itu wajah-wajah masa depan yang sedang kita abaikan,” ujar Shela.
Menurutnya, ketimpangan pendidikan bukan hanya persoalan klasik, melainkan cerminan ketidakhadiran negara, dalam hal ini pemerintah daerah, di ruang-ruang sunyi pendidikan.
“Bukan hanya soal kurangnya anggaran, tapi juga soal kebijakan yang belum berpihak secara adil,” ucapnya.
Lebih jauh, Shela menyoroti keterkaitan erat antara pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga. Banyak anak yang harus meninggalkan sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah.
Ia menilai hal ini sebagai luka sosial yang tak bisa diseka hanya dengan angka dan pidato.
“Ketika masyarakat bertanya, 'Kalau sekolah harus tes dan bayar, siapa yang akan mendidik orang miskin?' itu bukan keluhan biasa, tapi jeritan nurani,” kata Shela.
Dalam seratus hari pertama pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, Shela meminta agar evaluasi tak hanya dilakukan di meja rapat, tetapi juga di lapangan, seperti di ruang kelas yang reyot, di sekolah pelosok yang nyaris tak terdengar.
“Pendidikan bukan sekadar soal bangunan megah. Ia tentang menyalakan lentera di kepala dan hati anak-anak kita. Kalau pemerintah serius ingin menjadikan pendidikan sebagai fondasi pembangunan, maka harus berani hadir di tempat yang paling gelap dan dingin,” ujarnya.(add)
