7 Tuntutan Aliansi BEM Subang, Desak Pemerintah Evaluasi APBN dan Turunkan Harga BBM

SUBANG- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM Subang) Kabupaten Subang menggelar aksi bertajuk “Indonesia Tercekik” pada Kamis (18/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan DPRD Kabupaten Subang terkait kondisi ekonomi nasional, penggunaan anggaran negara, hingga penegakan demokrasi dan supremasi sipil.

Koordinator aksi, Anas Ahmad Laduni yang juga menjabat sebagai Ketua HMI Subang, mengatakan bahwa berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut Anas, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kami menilai bahwa berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan pelaksanaannya benar-benar menjawab kebutuhan rakyat dan tidak membebani keuangan negara di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan,” ujar Anas.

Annas menegaskan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurutnya, di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga kebutuhan pokok, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, pemerintah harus memastikan setiap program prioritas nasional yang menggunakan anggaran besar dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program strategis menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kepentingan publik,” katanya.

Selain persoalan ekonomi, Aliansi BEM Subang juga menyoroti pentingnya penegakan supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi. Anas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat, hak menyampaikan aspirasi, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang.

Oleh karena itu, pihaknya mengutuk segala bentuk tindakan represif, intimidatif, diskriminatif maupun kriminalisasi terhadap masyarakat sipil dan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai.

“Segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat sipil merupakan kemunduran demokrasi yang tidak boleh terjadi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengingatkan DPRD Kabupaten Subang agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara maksimal. Mereka meminta DPRD lebih aktif mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM Subang antara lain:

1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan Evaluasi dan Perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN serta menghentikan berbagai misalokasi anggaran yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Mendesak untuk mengusut tuntas kasus korupsi eks kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sampai ke akar – akar nya dan menghentikan sementara serta melakukan evaluasi total secara menyeluruh terhadap program MBG agar pelaksanaan transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah strategi kongkrit untuk menguatkan nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.

4. Menunutut pencabutan UU Polri terbaru dan sahkan RUU Perampasan Aset

5. Mengutuk Keras segala tindakan represipitas dan diskriminasi aparat kepolisian dan TNI terhadap masa aksi dan masyarakat sipil.

6. Menuntut dan mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menurunkan harga BBM dan Bahan Pokok yang mencekik Rakyat

7.Menuntut kepada DPRD kabupaten subang agar bisa merekomendasikan tuntuntan kami sampai kepada DPR RI sebagai fungsi controlling dalam mengawasi kinerja pemerintahan dari mulai perencanaan sampai evaluasi pelaksanaan program kerja. Jangan sampai Program kerja yang sudah disahkan dijadikan bancakan proyek oleh segelintir orang

Melalui aksi “Indonesia Tercekik”, Aliansi BEM Subang berharap pemerintah dan lembaga legislatif dapat lebih responsif terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.(Hdi)