Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Aktivis di Kabupaten Subang Setuju Aturan Larangan Tanam Sawit di Jawa Barat

H
Hadi MartadinataEditor: Yusup Suparman
|09:09 WIB
Bagikan:
Aktivis di Kabupaten Subang Setuju Aturan Larangan Tanam Sawit di Jawa Barat
Aktivis Subang Ulul Fahmi Fauzy

PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat resmi menerbitkan surat edaran tidak boleh menanam sawit di Jabar. Regulasi tersebut termaktub dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan diterbitkan pada 29 Desember 2025.Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melarang penanaman baru kelapa sawit di seluruh wilayah provinsi, baik pada lahan milik masyarakat, badan usaha, maupun pihak lainnya.

Kemudian Pemprov Jabar juga meminta agar areal yang sudah ditanami kelapa sawit dialihkan secara bertahap ke komoditas perkebunan lain.

“Komoditas pengganti harus menjadi unggulan daerah, sesuai kondisi agroekologi dan daya dukung lingkungan, serta mendukung pelestarian fungsi ekologis, konservasi tanah dan air, dan pengurangan risiko kerusakan lingkungan,” tulis SE tersebut dikutip Senin (5/1/2026).

Larangan tersebut mendapat sambutan positif di aktivis Kabupaten Subang. Ulul menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat tersebut. Menurutnya, larangan penanaman sawit merupakan keputusan yang tepat dan berani demi menjaga kelestarian alam Jawa Barat.

“Saya sangat setuju dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang penanaman kelapa sawit. Jawa Barat bukan wilayah yang cocok untuk sawit, baik dari sisi ekologi maupun tata ruang,” ujar Ulul saat dimintai tanggapan.

Ulul menilai, penanaman sawit di Jawa Barat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari berkurangnya daya serap air tanah, meningkatnya risiko banjir dan longsor, hingga konflik lahan dengan masyarakat.

Selain itu, menurutnya, sawit juga dapat menggeser fungsi lahan pertanian pangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan.

“Jawa Barat punya banyak komoditas unggulan lain yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti hortikultura, kopi, teh, hingga tanaman pangan. Ini sejalan dengan karakter geografis dan kebutuhan jangka panjang daerah,” jelasnya.

Dia juga berharap kebijakan ini tidak berhenti pada tataran regulasi semata, namun benar-benar diikuti dengan pengawasan yang ketat dan pendampingan bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata agar proses alih komoditas berjalan adil dan tidak merugikan petani kecil.(hdi/ysp)

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta32 menit lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta38 menit lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang40 menit lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang44 menit lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang46 menit lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang51 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional1 jam lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline1 jam lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu