Apresiasi dan Kritik Kinerja 100 Hari Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur
SUBANG-Tak terasa, 100 hari sudah Subang dipimpin oleh Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur. Sejak dilantik 20 Februari 2025, keduanya telah berusaha menunjukan kinerja maksimal.
100 hari kerja dapat menjadi gambaran sejauh mana mereka menunaikan janji-janji politik. Sederet program dan kegiatan telah mulai diperlihatkan, menunjukkan semangat awal untuk membangun Subang lima tahun ke depan.
Sedikitnya ada 16 program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bupati Reynaldy dan Wabup Agus Masykur selama 100 hari kerja.
Pertama, program stimulus Pajak Daerah Tahun 2025. Program ini berupa pembebasan sanksi administratif denda pajak daerah untuk masa pajak sampai dengan tahun 2024. Program berlaku mulai 1 Februari s.d. 30 April 2025.
Kedua, program Subang Ngabret Nyaah Ka Indung. Program yang dijadwalkan mulai berjalan pada akhir April 2025 ini mewajibkan setiap ASN dan pegawai BUMD di Kabupaten Subang untuk memiliki satu lansia binaan.
Sasaran dari program ini adalah lansia berusia 60 tahun ke atas, khususnya kaum ibu yang hidup dalam keterbatasan dan memerlukan perhatian, perlindungan, serta penghormatan yang layak.
Ketiga, Kick Off Subang Innovation Festival (SIF) 2025. Dengan mengusung tema “Akselerasi Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”, festival ini sejalan dengan semangat pembangunan Kabupaten Subang yang mengusung tagline "Subang Ngabret".
Keempat, kenaikan honorarium petugas kebersihan DLH. Pemerintah Kabupaten Subang akan menaikkan honorarium petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari Rp36.000 menjadi Rp50.000 per hari. Kenaikan ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi petugas dalam menjaga kebersihan dan keindahan Subang.
Kelima, program jalan leucir. "Jalan Leucir" atau "Subang Leucir 2027" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan program pembangunan jalan di Kabupaten Subang yang ditargetkan selesai pada tahun 2027.
Program ini bertujuan memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan membuat seluruh jalan di Subang menjadi mulus dan nyaman untuk dilalui.
Hingga saat ini sudah 4,35 km jalan yang tuntas diperbaiki. Pada tahun 2025, telah dianggarkan Rp250 miliar untuk perbaikan jalan kabupaten sepanjang 80 km.
Keenam, ada program Saba Desa. Saba Desa di Subang adalah kegiatan kunjungan atau tur ke berbagai desa yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Subang. Tujuan utamanya adalah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, melihat langsung kondisi desa, dan menerima aspirasi warga secara langsung.
Ketujuh, penghargaan Top BUMD Award 2025. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Subang sebagai TOP Pembina BUMD 2025. PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda) juga menerima penghargaan dalam kategori TOP BUMD Award 2025 BPR Bintang #4, serta TOP CEO BUMD 2025 yang diberikan kepada Direktur Utama PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda), Anton Abdul Rosydi.
Kedelapan, Subang Fest 2025 Vol. 1 dan 2. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap insan kreatif di Kabupaten Subang. Menjadi wadah pengembangan kreativitas anak muda dan sarana unjuk bakat bagi para seniman Subang.
Kesembilan, sehari Bersama Kang Rey dalam Rangka Festival 7 Sungai. Sebuah obrolan santai dengan konsep live podcast yang disertai hiburan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.
Juga diselenggarakan acara ramah tamah yang membahas rencana dan strategi Kang Rey dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan di Kabupaten Subang. Edisi kali ini fokus pada persiapan Festival 7 Sungai.
Kesepuluh, serah terima kunci rumah subsidi untuk Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam penyediaan perumahan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
Kesebelas, digelarnya Subang Innovation Challenge 2025. Merupakan program kompetisi inovasi yang bertujuan menumbuhkan ide-ide inovatif dari masyarakat. Setiap ide yang masuk akan dikurasi oleh tim ahli sebelum dikompetisikan.
Keduabelas, sinergitas dengan Kementerian/Lembaga. Kabupaten Subang saat ini merupakan salah satu daerah dengan nilai strategis dalam wilayah pembangunan Segitiga Emas Rebana. Karena itu, dibutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam penyediaan infrastruktur.
Ketigabelas, penertiban bangunan liar. Dalam rangka memfungsikan kembali ruang sempadan sungai/saluran dan juga daerah milik jalan, Pemkab Subang bersama Pemprov Jabar melakukan penertiban bangunan liar.
Pemkab Subang juga memberikan kompensasi bagi bangunan yang terdampak penertiban tersebut.
Keempatbelas, Regional Summit 2025: Optimalisasi Kawasan Rebana. Kabupaten Subang merupakan bagian dari kawasan pertumbuhan baru Segitiga Rebana. Diperlukan langkah konkret dan kolaborasi dengan wilayah Rebana lainnya, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan dunia usaha agar Subang menjadi daerah yang ramah investasi.
Kelimabelas, Subang Smart Digital. Merupakan platform digital yang menyatukan seluruh layanan di Kabupaten Subang ke dalam satu sistem terintegrasi. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.
Keenambelas, penghargaan pengelolaan keuangan dari BPK dengan Predikat WTP. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Subang dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Reynaldy: Ini Baru Permulaan
Melalui unggahan video di akun Instagram resmi @Reynaldyputraofficial, Bupati Subang menyampaikan refleksi atas kerja dan pencapaian selama 100 hari masa awal jabatannya. Dalam video berdurasi singkat tersebut, tergambar semangat dan komitmen kuat untuk menjalankan amanah rakyat.
“Dari kampanye hingga pelantikan, ini bukan soal tahta atau kuasa. Ini tentang janji yang diucapkan, tentang amanah yang dipikul, tentang harapan jutaan warga yang merindukan satu hal: perubahan yang nyata,” ucap Reynaldy Putra dalam narasi videonya.
Salah satu langkah awal yang ditekankan adalah reformasi birokrasi. Pemerintah Kabupaten Subang telah mulai melakukan penataan dengan ketegasan. Dalam 100 hari, sebanyak 10 dari 500 ASN yang tidak disiplin diberhentikan.
“Ini bukti bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar kata-kata,” tegasnya.
Melalui program Saba Desa, pemerintah hadir langsung ke tengah-tengah masyarakat. Tak hanya mendengar dari balik meja, tapi menyusuri kampung-kampung, menyapa warga dan mencatat kebutuhan dari suara akar rumput. Hingga kini, 42 dari 235 desa telah dikunjungi langsung.
“Ini baru permulaan. Kami akan terus menjangkau setiap sudut tanpa terkecuali,” ucapnya.
Perbaikan jalan menjadi prioritas utama karena dianggap sebagai “urat nadi kehidupan”. Pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikan Rp250 miliar khusus tahun ini untuk membenahi infrastruktur jalan.
“Target kami jelas: Jalan Subang Tuntas 2027 saat milangkala ke-77. Dari 42 desa yang sudah kami cek infrastrukturnya, perbaikannya akan mulai direalisasikan tahun ini,” jelasnya.
Pemerintah juga mengambil langkah berani dengan menaikkan honor petugas kebersihan, yang disebut sebagai “pahlawan sunyi kota”. Dari 30 janji politik, sebanyak 16 janji mulai diwujudkan di tahun ini. Komitmen itu menunjukkan bahwa janji bukan sekadar retorika, melainkan tanggung jawab yang harus ditepati.
Transparansi anggaran kini menjadi prinsip utama. Masyarakat memiliki hak untuk tahu ke mana uang mereka digunakan. Selain itu, respons terhadap keluhan masyarakat melalui media sosial dilakukan setiap hari.
“Setiap keluhan kami tanggapi dengan cepat. Kini Subang bergerak cepat. Ngabret!,” katanya.
Hadirnya kawasan industri seperti Patimban dan Subang Smartpolitan, Pemkab Subang menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh. Harapannya, masyarakat Subang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan.
Seluruh program dan gebrakan ini menjadi simbol bahwa Subang sedang bergerak cepat menuju kabupaten yang unggul, maju, dan kompetitif dalam semangat pembangunan berkelanjutan.
“Kami belum akan berhenti. Ini baru awal. Demi Subang tercinta, kami akan terus ngabret,” jelasnya.
Penilaian dari Anggota DPRD Subang
Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Albert Anggara Putra, memberikan evaluasi terhadap kinerja Bupati Subang Reynlady Putra Andita selama 100 hari masa kepemimpinannya.
Albert menyoroti sejumlah permasalahan yang dinilai belum mendapat perhatian serius, terutama terkait reformasi birokrasi dan ketimpangan pembangunan wilayah.
Dalam pernyataannya, Albert mengkritisi lambannya langkah reformasi birokrasi yang dinilai belum berjalan optimal. Hingga saat ini, menurutnya, terdapat sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki pimpinan definitif.
OPD yang kosong tersebut antara lain Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan.
“Tanpa kepala dinas yang definitif, bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan maksimal? Ini penting segera dituntaskan,” ujar Albert.
Selain persoalan birokrasi, Albert juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat di wilayah Pantai Utara (Pantura) Subang. Ia meminta agar Bupati tidak membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat, baik yang berada di wilayah Utara, Kota, maupun Selatan.
“Jalan-jalan di Pantura belum ada yang diperbaiki. Masyarakat masih menunggu janji-janji bupati. Bahkan ada jalan yang baru saja dilalui mobil proyek, hanya ditambal seadanya, dan sekarang sudah rusak lagi. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Kendati demikian, Albert juga memberikan apresiasi terhadap beberapa langkah positif yang telah dilakukan Bupati Reynlady selama 100 hari menjabat. Ia mengakui adanya sejumlah gebrakan yang bisa menjadi bekal untuk membangun Subang ke depan.
“Saya tetap mengapresiasi semangat kerja beliau. Namun, ke depan saya harap ada keberpihakan yang nyata bagi seluruh masyarakat Subang, tanpa terkecuali,” tutup Albert.
Harapan Albert, Bupati Reynlady dapat segera menyelesaikan persoalan internal birokrasi serta lebih meratakan pembangunan infrastruktur agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dianaktirikan.
Terpisah,Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Anharudin mengatakan, beberapa langkah awal yang diambil bupati, termasuk program Saba Desa, menunjukkan komitmen untuk lebih dekat dengan masyarakat.
Anharudin menilai program Saba Desa, di mana bupati mengunjungi langsung desa-desa di berbagai kecamatan, termasuk di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, merupakan bentuk kepemimpinan yang responsif dan terbuka terhadap aspirasi warga.
“Bupati pernah datang langsung ke desa-desa di Kecamatan Cipeundeuy. Ini patut diapresiasi karena beliau menunjukkan kemauan untuk mendengar langsung keluhan dan harapan masyarakat,” ujar Anharudin, Rabu (4/6/2025).
Meski begitu, kata Anharudin, masih ada pekerjaan rumah, khususnya terkait pemerataan pembangunan infrastruktur. Namun ia memahami bahwa keterbatasan anggaran di awal masa jabatan menjadi tantangan tersendiri.
“Infrastruktur memang belum merata, tapi kami percaya hal ini akan ditindaklanjuti di perubahan anggaran. Saya yakin bupati akan menepati janji-janji politiknya,” tambahnya.
Sebagai perwakilan masyarakat Dapil III, Anharudin menyampaikan apresiasi terhadap hal-hal positif yang telah dilakukan selama 100 hari ini. Ia menyebut langkah-langkah awal tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan Subang yang lebih baik.
“Saya apresiasi upaya-upaya awal beliau. Ini sinyal positif. Harapan kami tentu bupati terus bekerja dengan semangat, tetap merangkul semua elemen masyarakat, dan merealisasikan visi-misi yang telah dijanjikan,” tutupnya.
Dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, Anharudin berharap pembangunan di Kabupaten Subang ke depan semakin merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota DPRD Subang Daerah Pemilihan (Dapil) I, H. Endang Kosasih menilai sejauh ini kinerja Bupati belum menyentuh hal-hal mendasar, terutama dalam hal reformasi birokrasi.
Menurut Endang, selama 100 hari ini, aktivitas Bupati masih didominasi oleh kegiatan seremonial dan pernyataan-pernyataan janji tanpa realisasi konkret.
“Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan Bupati Subang, setahu saya beliau masih sibuk dengan kegiatan seremonial, banyak ‘akan dan akan’ tanpa ada tindakan nyata. Tekanan terhadap kinerja bawahannya juga belum terasa signifikan,” ujar Endang saat diwawancarai, Selasa (4/6/2025).
Endang menyoroti belum adanya langkah serius dalam reformasi birokrasi, padahal hal tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang profesional, efisien, dan melayani.
“Reformasi birokrasi sampai hari ini juga belum terlihat. Padahal itu semestinya menjadi prioritas utama untuk mendorong kinerja OPD dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski begitu, Endang menyatakan bahwa dirinya belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap kinerja Bupati.
Ia menyebut, bahwa evaluasi secara utuh baru akan dilakukan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan.
“Saya akan mulai fokus memantau dan mengevaluasi kinerjanya setelah Perda RPJMD ditetapkan. Karena dari situlah kita bisa lihat arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan,” jelasnya.
Endang berharap Bupati Reynaldy segera beranjak dari agenda seremonial dan mulai memperlihatkan gebrakan nyata di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
“Harapan kami jelas segera tinggalkan kesibukan seremonial dan mulai bergerak membenahi birokrasi serta menjalankan program nyata untuk rakyat Subang,” pungkasnya.(hdi/cdp/ysp)
