Bandung Barat Darurat Keracunan Massal akibat Program MBG, Ribuan Siswa Jadi Korban
BANDUNG BARAT - Kabupaten Bandung Barat dilanda darurat keracunan massal yang diduga berasal dari makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kecamatan Cipongkor menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.
Kasus pertama tercatat pada Senin (22/9), ketika sekitar 70 siswa dari berbagai jenjang pendidikan—SD, SMP, hingga SMA—mengalami gejala keracunan usai menyantap hidangan MBG.
Kapolsek Sindangkerta, Iptu Sholehuddin, menyebut gejala yang dialami korban berupa mual, muntah, pusing, hingga sesak napas. Sebagian ditangani di Puskesmas Cipongkor, sementara lainnya dirujuk ke RSUD Cililin.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menyatakan jumlah korban di Cipongkor meningkat hingga 369 siswa.
Sebanyak 257 orang telah pulang setelah kondisi membaik, sementara lainnya masih dalam perawatan di berbagai fasilitas kesehatan.
"Yang sudah membaik atau sudah pulang tercatat ada 257 orang," kata Hendra saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, kemudian menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Selasa (23/9).
Ia menegaskan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cipongkor ditutup sementara untuk investigasi, sebab dapur tersebut bersama 85 dapur lainnya diketahui belum memiliki sertifikasi kesehatan.
"Jadi, sekarang juga kita sudah menetapkan statusnya KLB, Kejadian Luar Biasa, supaya penanganannya lebih cepat dan lebih menyeluruh," kata Jeje, Selasa (23/9).
Namun sehari setelah status KLB ditetapkan, keracunan kembali terjadi. Rabu (24/9), sebanyak 500 pelajar di Cipongkor dilaporkan mengalami gejala serupa.
Sekitar 400 orang ditangani di Posko Cipongkor, sedangkan 100 lainnya dirawat di Puskesmas Citalem.
Kasus serupa juga terdeteksi di Kecamatan Cihampelas dengan 45 siswa sebagai korban.
"Teridentifikasi 500 yang mengeluh (keracunan) dan langsung kami tangani," kata Herman di posko Cipongkor, Rabu (24/9).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang meninjau lokasi mengapresiasi kinerja petugas.
Ia menyebut penyebab keracunan kemungkinan karena keteledoran dalam pengolahan makanan, meski secara umum dapur dianggap memiliki kondisi cukup baik.
"Semuanya kan melihat sesuatu yang luar biasa di daerah ya, koordinasi baik sekali, dan saya catat tadi ada beberapa hal yang harus disiapkan. Dalam hal seperti ini termasuk kan obat-obatan, tempat mandi juga. Jadi, di setiap wilayah memang harus disiapkan," kata Dadan.
Di sisi lain, kasus ini memicu desakan publik. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal MBG mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Peneliti ICW, Eva Nurcahyani, menilai tata kelola MBG buruk dan minim akuntabilitas, sehingga rawan menimbulkan kerugian besar.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga meminta evaluasi total program MBG. Ia menekankan perlunya pengawasan menyeluruh agar kejadian serupa tidak berulang.
"Jadi, memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi, jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9).
DPR berencana menurunkan tim langsung ke lapangan untuk mengusut akar persoalan, baik dari sisi dapur maupun sekolah.
Data terbaru Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkap lonjakan signifikan kasus keracunan MBG.
Per 21 September, jumlah korban mencapai 6.452 siswa di lima provinsi dengan kasus tertinggi, yakni Jawa Barat (2.012 kasus), DIY (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus). (idr)
