BUMD di Subang Gigit Jari, Tahun 2026 Tak Ada Penyertaan Modal
PASUNDANEKSPRES.ID - Pemkab Subang memastikan tidak akan mengalokasikan penyertaan modal bagi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai dampak keterbatasan anggaran daerah, seiring berkurangnya transfer dana dari Pemerintah Pusat.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Subang, Muhamad Khairil Syahdu Mukhtar mengungkapkan, pengurangan transfer pusat mencapai Rp361 miliar, sehingga memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian fiskal.
“Semua BUMD Subang pada tahun 2026 tidak diberi penyertaan modal karena keterbatasan anggaran. Untuk tahun 2026 juga jumlah transfer dari Pemerintah Pusat berkurang di angka Rp361 miliar,” terangnga saat diwawancara Pasundan Ekspres, Kamis (18/12/2025).
Meski demikian, Khairil menegaskan kebijakan tersebut tidak akan menjadi kendala terhadap penerimaan dividen dari BUMD.
Menurutnya, mekanisme pembagian dividen telah diatur secara jelas dan tidak bergantung pada penyertaan modal tahunan.
“Kalau menjadi kendala, tidak. Soalnya ada aturannya, dividen yang diterima jumlahnya sebesar 55 persen dari laba setelah pajak, dan itu diungkap pada saat RUPS,” jelasnya.
Untuk memastikan proyeksi pendapatan daerah tetap realistis, Pemkab Subang berencana melakukan simulasi penerimaan dividen dari seluruh BUMD dan menyesuaikannya dengan target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
“Coba nanti kita akan simulasikan penerimaan dividen dari seluruh BUMD, dicocokkan dengan angka yang ada di APBD tahun anggaran 2026,” kata Khairil.
Terkait setoran dividen dari BUMD, Khairil menyebut, tidak semua perusahaan daerah berada dalam kondisi keuangan yang memungkinkan untuk menyetor dividen. Salah satunya adalah BPR KU Jabar yang hingga saat ini masih mengalami kerugian.
“BPR KU tidak bakal setor dividen karena sedang rugi. Kalau untuk PT Subang Sejahtera masih harus menunggu RUPS perubahan RKAP tahun 2025 di bulan Desember ini,” tutupnya.
Kebijakan tanpa penyertaan modal ini, kata Khairil, menjadi tantangan tersendiri bagi BUMD di Subang untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi usaha, sekaligus menjaga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di tengah keterbatasan fiskal.(cdp/ysp)
