Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Dapat 2 Jabatan Penting, Apa Saja Tugas Luhut Binsar Pandjaitan di Pemerintahan Prabowo-Gibran?

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|10:55 WIB
Bagikan:
Dapat 2 Jabatan Penting, Apa Saja Tugas Luhut Binsar Pandjaitan di Pemerintahan Prabowo-Gibran?
Apa Saja Tugas Luhut Binsar Pandjaitan di Pemerintahan Prabowo-Gibran? (Foto: Instagram @luhut.pandjaitan)

PASUNDAN EKSPRES - Luhut Binsar Pandjaitan kini mendapatkan dua jabatan penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
resmi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10) di Istana Negara, Jakarta.

Dari sejumlah nama pejabat yang dilantik, Luhut Binsar Pandjaitan masuk dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik menjadi Ketua Dewan Ekonomi oleh Presiden Prabowo pada Senin (21/10).

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," ucap Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Setpres Rika Kiswardani.

BACA JUGA:Prabowo Lantik Sejumlah Kepala Badan dan Utusan Khusus Presiden, Ada Raffi Ahmad hingga Yovie Widianto!

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Selain itu, Luhut juga kembali dilantik oleh Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan pada Selasa (22/10).

Total ada dua jabatan penting yang diemban Luhut di pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.

Diketahui, pada masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2019-2024.

BACA JUGA:Apa Itu Utusan Khusus Presiden? Simak Aturan, Tugas dan Besaran Gaji

Kini, Luhut kembali bergabung ke pemerintahan yang masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran dengan memegang dua jabatan, yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden.

Adapun ketentuan Dewan Ekonomi Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Dalam Pasal 1, disebutkan bahwa Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

Sementara itu, mengenai aturan tentang Penasihat Khusus Presiden termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang ditetapkan pada 18 Oktober 2024 oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029

Tugas Penasihat Khusus Presiden diatur dalam Pasal 2 Perpes 137/2024 yang berbunyi bahwa penasihat khusus memiliki tugas tertentu dari Presiden di luar tugas-tugas regular yang dimiliki kementerian.

Kemudian, pelaporan tugas Penasihat Khusus Presiden dikoordinasikan dengan Sekretaris Kabinet.

Penasihat Presiden memiliki tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintahan lain. (inm)

Berita Terbaru

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle1 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional1 jam lalu
Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Adam Mosseri Umumkan Fitur Edit Story Instagram, Typo Setelah Upload Bukan Masalah

Lifestyle2 jam lalu
Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Biaya Admin BCA Naik Mulai 2027, Ini Rincian Biaya Terbarunya

Lifestyle2 jam lalu
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

Nasional2 jam lalu
Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Resmi! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Nasional3 jam lalu
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Pembentukan Dua Badan Baru Menanti Prabowo

Nasional3 jam lalu
BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

BI Naikkan Suku Bunga Jadi 6 Persen, Cicilan KPR dan Kendaraan Bakal Ikut Naik?

Nasional3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

RUU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Nasional3 jam lalu
Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Dedi Mulyadi Respons Namanya Masuk Bursa Wapres, Justru Jagokan Sufmi Dasco

Nasional4 jam lalu