DPRD Subang Dorong Kesejahteraan Guru
PASUNDAEKSPRES.ID - Persoalan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer dan non-ASN, menjadi sorotan DPRD Subang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Subang, Viqri Wijaya menyampaikan, kondisi para pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan daerah masih jauh dari kata ideal.
Viqri menyebut, hingga hari ini masih terdapat perbedaan perlakuan antara guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan guru madrasah di bawah Kementerian Agama. Padahal, keduanya memiliki peran yang sama penting dalam mencerdaskan generasi Subang.
“Kita merasa prihatin dengan kesejahteraan honorer yang mengabdi pada pendidikan di Kabupaten Subang. Masih ada diskriminasi antara yang mengajar di sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan madrasah di bawah Kemenag, padahal semuanya guru yang berupaya susah payah mencerdaskan anak Subang,” terangnya saat diwawancara Pasundan Ekspres.
Sebagai bentuk komitmen, Komisi IV DPRD Subang mendorong peningkatan tunjangan daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) khusus guru.
Tahun ini, kata Viqri, anggaran BOSDA yang berada di kisaran Rp3–4 miliar diusulkan naik menjadi Rp6 miliar.
“Berusaha meningkatkan tunjangan daerah BOSDA khusus guru yang tahun ini sekitar 3–4 miliar menjadi 6 miliar,” kata Viqri.
Selain dorongan anggaran, DPRD juga menyoroti keluhan guru honorer terkait ketidakpastian status dan minimnya pendapatan.
Untuk jangka pendek, lanjutnya, DPRD Subang melalui Badan Anggaran (Banggar) terus mendorong dua hal peningkatan tunjangan serta percepatan perubahan status non-ASN menjadi PPPK.
“Sementara DPRD lewat Banggar mendorong kenaikan tunjangan daerah dan peningkatan status dari non-ASN menjadi PPPK saja,” jelasnya.
Viqri juga mengungkapkan bahwa anggaran insentif guru tahun ini nyaris dicoret dalam pembahasan.
Namun, Komisi IV bersikap tegas mempertahankan alokasi tersebut karena dianggap sebagai satu-satunya upaya realistis untuk mendukung kesejahteraan guru.
“Ya tahun ini hampir dicoret anggaran itu. Kami dari Komisi IV mempertahankan anggaran itu karena itu satu-satunya hal yang bisa kita usahakan,” tegasnya.
DPRD Subang menilai, peningkatan infrastruktur pendidikan tanpa disertai peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru akan timpang.
Karena itu, pihaknya beberapa kali memanggil Dinas Pendidikan untuk melakukan hearing terkait kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada SDM guru.
“Iya, kita beberapa kali memanggil Dinas Pendidikan untuk hearing terkait hal tersebut. Karena apa guna infrastruktur jika tidak dibarengi SDM yang baik? SDM yang baik lahir dari yang sejahtera,” ungkapnya.
Selain itu, Viqri juga memberikan apresiasi kepada seluruh guru di Kabupaten Subang yang terus mengabdikan diri meski di tengah keterbatasan.
“Kami dari DPRD mengucapkan terima kasih kepada pahlawan-pahlawan pendidikan. Kami dari dewan hanya bisa sedikit mendorong tunjangan tersebut. Doakan kami agar sehat supaya bisa terus memperjuangkan kesejahteraan dan peningkatan status non-ASN menjadi PPPK,” tutupnya.(cdp/ysp)
