Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Guru Besar UIN Jakarta Sebut Ada Nilai Positif dalam Inovasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|14:15 WIB
Bagikan:
Guru Besar UIN Jakarta Sebut Ada Nilai Positif dalam Inovasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024
Guru besar UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menilai, secara umum, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik. (Foto: laman resmi Kemenag)

PASUNDAN EKSPRES - Guru besar UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menilai, secara umum, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik.

Menurut Ahmad, sejumlah inovasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat meminimalisasi risiko dalam penyelenggaraan haji. 

Catatan evaluatif perlu dibaca sebagai ikhtiar untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di waktu mendatang.

Ahmad Tholabi Kharlie mencatat ada sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 menjadi ikhtiar pemerintah Indonesia untuk meminimalisasi risiko atas penyelenggaraan ibadah haji, khususnya bagi jemaah yang masuk kategori rentan.

"Kebijakan murur saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), keberadaan aplikasi kawal haji dan aplikasi fast track merupakan terobosan yang muncul sebagai respons atas persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya," ucap Ahmad Tholabi Kharlie, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Kamis (20/6).

Wakil Rektor UIN Jakarta ini mencontohkan kebijakan murur berupa pendorongan sebagian jemaah langsung dari Arafah ke Mina, terutama bagi jemaah lansia, risiko tinggi, dan difabel, tanpa melakukan mabit atau berdiam diri di area Muzdalifah merupakan terobosan yang progresif. 

"Langkah Kementerian Agama ini sudah tepat dan memenuhi asas perlindungan terhadap Jemaah. Ini kebijakan yang out of the box," ujarnya.

Kebijakan tersebut, kata Profesor Hukum Islam ini, juga telah melalui proses istinbath hukum dengan melibatkan ulama dari pelbagai organisasi kemasyarakatan Islam. 

Langkah tersebut dimaksudkan agar kebijakan murur tidak menimbulkan polemik sehingga akan melahirkan keyakinan pada diri jemaah yang mengikuti program murur.

"Ini salah satu ijtihad penting Kementerian Agama dalam mengatasi problem empirik ibadah haji saat ini. Kebijakan ini juga secara signifikan mengurangi angka kematian jemaah calon haji yang sangat rawan pada titik ini," kata Ahmad.

Di sisi yang lain, Tholabi juga menyingung keberadaan aplikasi "Kawal Haji" yang menciptakan keterbukaan dalam pengelolaan haji di ranah publik. 

Dalam aplikasi tersebut ada mekanisme yang disiapkan terkait penerimaan pengaduan, durasi, dan tindak lanjut terhadap aduan. 

"Aplikasi ini sangat membantu proses identifikasi masalah dan penanganannya secara cepat dan tepat," tambahnya.

Hal yang sama terkait layanan fast track yang dinilai membantu proses imigrasi jemaah calon haji. 

Dari aplikasi ini jemaah tidak perlu berlama-lama untuk proses imigrasi. Ia menyebutkan aplikasi berhasil memangkas dan menyederhanakan proses. "Harapannya layanan ini terus dikembangkan di semua bandara atau embarkasi," ucapnya.

Di bagian lain, Tholabi mengapresiasi peran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang menjadi faktor penting, khususnya dalam membantu jemaah calon haji lanjut usia. 

Tagline "Haji Ramah Lansia" yang telah berjalan selama dua tahun terakhir, Tholabi menyebutkan, akan sulit terwujud jika tidak didukung tim pelaksana lapangan yang terampil dan berdedikasi tinggi.

"Petugas haji, baik yang menyertai jemaah (petugas kloter) maupun tidak menyertai jemaah (petugas non-kloter), sejauh ini bekerja optimal," tegas Tholabi.

Tholabi berharap ke depan terus dilakukan terobosan-terobosan yang mampu mengatasi persoalan yang masih ditemukan di lapangan. 

Ia menyebut persoalan penginapan di Mina muncul karena hingga saat ini belum ada perluasan area Mina. Sementara di sisi lain jumlah jemaah calon haji terus bertambah.

Meski dalam skala kecil, Kementerian Agama sejatinya telah menerapkan skema tanazul atau menginap di luar Mina, terutama jemaah calon haji yang hotelnya berada dekat dengan Mina, yakni Syisyah dan Rawdhah. 

"Saya kira ini akan menjadi alternatif solusi mengatasi persoalan keterbatasan tenda penginapan di Mina. Tentu harus diperhitungkan segala sesuatunya, termasuk permasalahan hukum Syariahnya," pungkasnya. (inm)

Berita Terbaru

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Resmi Perpanjang Kontrak Kerja 4.325 PPPK

Purwakarta24 menit lalu
Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Inspektorat Daerah Purwakarta Ajak Semua Pihak Komitmen Berantas Korupsi

Purwakarta30 menit lalu
Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Disdukcapil Karawang Buka Pelayanan di 25 Kecamatan, Jelang Pilkades Serentak Digital

Karawang32 menit lalu
Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Memasuki Musim Hujan, Camat Jalancagak Imbau Warga Waspadai Pohon Rawan Tumbang

Subang36 menit lalu
Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Dekranasda Subang Bidik Daya Saing Perajin, Kualitas Produk dan Pemasaran Jadi Tantangan

Subang38 menit lalu
SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

SIPEDULI CERDAS Sudah Berjalan di Subang, Disdukcapil Siapkan Aplikasi Versi Terbaru

Subang43 menit lalu
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

Nasional59 menit lalu
Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kejari Subang Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi Kades Parigimulya ke Pengadilan Tipikor Bandung

Headline1 jam lalu
Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Bebas dari Pantauan! Ini Cara Agar Status Online di WhatsApp Tak Terlihat

Lifestyle3 jam lalu
RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

RUU Perampasan Aset Hari ini 19 Novermber 2026 Resmi Disahkan, Berikut 6 Jenis Tindak Pidana Jadi Target

Nasional3 jam lalu